Andika Pratama
MerahPutih.com - Masyarakat Indonesia dikejutkan langkah anggota DPR RI yang secara tiba-tiba memutuskan untuk merevisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan atas rencana revisi UU KPK pun meluas, termasuk dari kalangan pemuka lintas agama.
Mereka berkumpul dan menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini. Pada intinya, para pemuka agama yang terdiri dari perwakilan agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu itu mendesak Presiden Joko Widodo agar menggagalkan upaya pelemahan lembaga antirasuah lewat revisi UU KPK.
Baca Juga
Praktisi Hukum Takut Kewenangan SP3 KPK Jadi Alat Barter Politik
"Presiden tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR sebagai tindak lanjut pembentukan RUU KPK, sehingga pembahasannya akan terhenti," kata perwakilan dari Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ubaidillah, memberi saran kepada Presiden, dalam orasinya, Selasa (10/9).
Para pemuka lintas agama ini juga mendorong DPR agar berhenti melakukan tindakan yang mendukung pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pelemahan KPK. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk ikut andil menyuarakan dan menghadang pelemahan pemberantasan korupsi.
"Korupsi adalah akar pemiskinan dan merenggut hak-hak warga masyarakat secara umum. Kami menyerukan pada umat bahwa revisi UU KPK ini harus ditolak dan harus digaungkan. Kita mengimbau umat Islam khusus Nadhiyin agar menggaungkan menolak revisi UU KPK," tegas Ubaidillah.
Sementara pemuka agama lainnya, Romo Heri dari KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) menyerukan umat Katolik agar terus bergerak mendukung KPK.
Baca Juga
"Justru umat bergerak duluan. Rakyat mendukung KPK. Menolak revisi UU KPK yang akan melemahkan instutusi KPK," tegas Romo Heri.
Selanjutnya, perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Yanto Jaya mengatakan, bahwa semua masyarakat diyakininya tidak ingin ada upaya pelemahan terhadap KPK.
"KPK harus lebih baik ke depannya. Kami mendukung KPK menolak UU KPK," kata Yanto.
Kemudian, Peter Lesmana dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menyebut bahwa umat Konghucu juga menentang adanya upaya pelemahan terhadap KPK.
"Bahwa kita semua tahu. Kami dari umat Konghucu Indonesia mengimbau untuk senantiasa mendukung KPK menolak revisi UU yang melemahkan KPK," ujar Peter.
Terakhir, Suhadi perwakilan dari Umat Budha Indonesia (Walubi) mengimbau semua umat agama di Indonesia untuk senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menolak upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.
Baca Juga
"Tampil rukun bersatu, insan-insan yang punya integritas untuk mendukung upaya-upaya yang baik menuju pencapaian bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Suhadi.
Berikut poin-poin upaya pelemahan terhadap KPK menurut pemuka lintas agama:
1. Pembatasan penyelidik dan penyidik hanya dari Polri, Kejaksaan dan PPNS. Artinya tidak mencakup penyidik dan penyelidik yang dilatih mandiri oleh KPK.
2. Adanya Dewan Pengawas yang merupakan lembaga non-struktural tetapi memiliki peran yang sangat menentukan, karena mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
3. Dewan Pengawas seolah menjadi KPK bayangan, atau bahkan "KPK sesungguhnya", karena proses pemilihan yang mirip dan mengambil alih peran-peran penting KPK.
4. Adanya penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam kasus bisa dihentikan kapan saja. (Pon)
