KPK Tahan Politikus PKB Terkait Kasus Korupsi di Kemenakertrans Era Cak Imin

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Reyna Usman, Kamis (25/1). Reyna ditahan terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.

Kasus dugaan rasuah tersebut juga terjadi saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alis Cak Imin duduk di posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Baca Juga:

Siti Atikoh Gaungkan Semangat Program Unggulan Santripreneur untuk Santri

Saat itu, Reyna menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker.

Selain Reyna Usman, KPK juga menahan pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012, I Nyoman Darmanta.

"Atas dasar kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka RU (Reyna Usman) dan IND (I Nyoman Darmanta) untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 di Rutan KPK," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/1).

KPK sedianya menjadwalkan pemeriksaan satu tersangka lainnya, yakni Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia. Namun, Karunia mangkir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik.

"Sedangkan KRN (Karunia), kami ingatkan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemanggilan selanjutnya," ujarnya.

Baca Juga:

Densus 88 Tangkap Ketua RT Terduga Teroris Soloraya

Dalam kasus ini negara mengalami kerugian sekitar Rp 17,6 miliar. Angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas perbuatannya, Reyna Usman, I Nyoman Darmanta, dan Karunia dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)