Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pemerintah Lalai, Sejumlah Perusahaan di Ambang Kebangkrutan Akibat COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 April 2020
Pemerintah Lalai, Sejumlah Perusahaan di Ambang Kebangkrutan Akibat COVID-19

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mendesak pemerintah segera menyelamatkan perusahaan yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini.

Menurut Herman, mewabahnya virus corona ini memang berdampak terhadap ekonomi di seluruh negara, termasuk indonesia sangat terdampak.

Baca Juga

Ekonomi Suram Akibat COVID-19, Pemerintah Diminta Tunda Pembayaran Cicilan Kredit

"Melemahnya nilai tukar rupian, naiknya inflasi, dan potensi menurunya pertumbuhan ekonomi sangat berdampak terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat," kata Herman dalam keterangannya, Senin (6/4).

Politikus Demokrat ini melanjutkan, BUMN juga terdampak dengan situasi saat ini, meski sebelum ada wabah virus corona kondisi dan performa beberapa BUMN sedang kurang baik.

Herman Khaeron
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron

Diawal sidang masa periode ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyampaikan roadmapnya di Komisi VI DPR, di mana targetnya dapat meningkatkan deviden sebesar 50% dari perolehan deviden tahun 2019.

Namun, rapat yang lalu dengan situasi ekonomi global dan nasional seperti saat ini, deviden justru akan turun sebesar 50 % dari perolehan 2019.

"Berarti hampir seluruh BUMN akan menurun pendapatannya," jelas Herman.

Baca Juga

Pemudik yang Terlanjur Pulang Kampung Wajib Isolasi Diri Selama 14 Hari

Atas situasi ini Kementrian BUMN melakukan pemetaan berdasarkan portofolio BUMN, meski dinamis hasilnya : 9,1% dipertahankan dan dikembangkan, 6,3% dilakukan transformasi, 68% melakukan konsolidasi, 8,2% diutamakan untuk pelayanan publik, dan 8,2% divestasi dan bermitra.

Artinya, lanjut Herman, akan ada perampingan BUMN agar lebih efisien dan efektif untuk memghasilkan laba.

"Selain melaksanakan penugasan pemerintah," imbuh dia.

Herman mencontohkan Bulog yang dulu survive dan memperoleh laba dengan melaksanakan penugasan Raskin/rastra, setelah berubahnya penugasan terus menurun. Dalam situasi seperti ini menghadapi tekanan hutang jangka pendek karena kekurangan kas dan inventory yang menumpuk.

"PLN juga terdampak dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan subsidi yang naik signifikan, serta BUMN Karya yang juga akan menghadapi masalah," jelas dia.

Baca Juga

Kemenkes Bentuk Tim Untuk Tetapkan Permohonan Kepala Daerah Terkait Penerapan PSBB

Herman mendorong agar Menteri BUMN melahirkan strategi dan cara menghadapinya, serta mempersiapkan manajemen resiko.

"Termasuk melakukan mitigasi yang tepat agar bisa menjaga kinerka BUMN dan bahkan kedepan meningkatkannya," jelas anggota dewan Dapil Jawa Barat ini. (Knu)

#Virus Corona #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Bagikan