Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 02 Juni 2022
PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu legislatif (Pileg) 2024 tinggal 2 tahun lagi. Beberapa partai tengah melakukan analisa potensi dan merancang target yang ingin dicapai.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Jawa Tengah, sudah mulai menargetkan 35 kursi di DPRD Solo, lebih banyak dari 2019 yaitu 30 kursi.

Baca Juga:

PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi jauh-jauh hari untuk menghadapi Pemilu 2024. Hal ini sangat penting agar target 35 kursi di DPRD Solo bisa tercapai.

"Kami menargetkan penambahan lima kursi di masing-masing Dapil (Daerah Pemilihan). Pada Pileg 2019 kami mendapatkan 30 kursi di DPRD," kata Rudy sapaan akrabnya, Kamis (2/6).

Ia mengatakan, kalau target 35 kursi tidak tercapai, setidaknya DPC PDIP Solo bisa mempertahankan 30 kursi yang telah didapat pada Pileg 2019 lalu.

Mantan Wali Kota Solo dua periode tersebut menyampaikan konsolidasi partai harus dilakukan untuk mewujudkan target kursi tersebut.

"Kita terus melakukan konsolidasi terutama untuk mensolidkan kader PDIP Solo," terang Rudy.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Ajak Anak Muda Indonesia Tunjukkan Spirit Nasionalisme Lewat Kopi

Konsolidasi dilakukan untuk menguatkan mental dan militansi kader PDIP. Ia menegaskan sampai hari ini sudah ada 75 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.

"Dengan banyaknya parpol tersebut persaingan meraih kursi DPR pastinya akan lebih ketat. Strategi-strategi pemenangan, itulah yang harus kita pahami dan kita jalankan bersama," papar Rudy.

Diketahui, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai tahun ini dengan penetapan partai politik (parpol) yang lolos sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah itu, tahapan berikutnya adalah penetapan calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) pada 2023. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga:

Politikus PDIP Nilai Penunjukan Luhut Urus Minyak Goreng Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pileg #PDIP #DPRD #Solo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati mengumpulkan data atas pengelolaan MBG pada SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Surat keberatan telah dikirim kepada DJKI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam proses pendaftaran merek.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Indonesia
4 Kelapa Daerah Jateng Kena OTT KPK, Walkot Solo Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas
Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk ikut mengawasi jalannya kebijakan, pelayanan publik, hingga penggunaan anggaran daerah.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
4 Kelapa Daerah Jateng Kena OTT KPK, Walkot Solo Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Bagikan