Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan komitmen partainya untuk mengedepankan etika politik yang membangun peradaban bangsa. Pesan fundamental tersebut merupakan bagian dari refleksi dan amanat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam memperingati 30 tahun tragedi kemanusiaan dan demokrasi 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
Hal itu disampaikan Hasto kepada wartawan seusai menghadiri pembukaan pameran sejarah dan arsip foto bertajuk Meretas Jalan Demokrasi di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Hasto menjelaskan, dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Sesuai dengan arahan Megawati, Hasto menekankan penyampaian kritik di ruang publik harus ditujukan langsung pada substansi kebijakan pemerintah, bukan mengarah pada serangan personal demi mendiskreditkan figur tertentu.
Baca juga:
"Bahwa kritik harus dikedepankan berkaitan dengan kebijakan, tidak boleh ada pendeskreditan terhadap orang per orang. Tetapi yang diberikan sebagai kritik adalah sekali lagi kebijakan agar watak dari kekuasaan betul-betul sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita," kata Hasto.
Ia menambahkan, iklim politik nasional harus dijauhkan dari segala bentuk fitnah, ujaran kebencian, serta upaya saling menjatuhkan martabat pribadi antaraktor politik. Hasto memaparkan peristiwa kelam Kudatuli memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia bahwa watak kekuasaan yang otoriter dan menindas rakyat tidak boleh dibiarkan hidup.
Demokrasi memerlukan pers yang bebas, memerlukan kekuatan masyarakat sipil, memerlukan suatu pendidikan politik yang baik dan kehidupan demokrasi yang sehat, serta hukum yang betul-betul berkeadilan, hukum yang tidak tebang pilih.
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP)
Demokrasi yang sehat, lanjut Hasto, merupakan ruangbagi rakyat secara merdeka dan tanpa rasa takut dapat menyalurkan seluruh kehendaknya untuk berkumpul, berserikat, serta menyampaikan aspirasi mereka. Saat mengingat peristiwa Kudatuli 30 tahun silam, Hasto menyoroti adanya penggunaan narasi politik 'kambing hitam' oleh rezim penguasa saat itu.
Kelompok-kelompok kritis, mahasiswa, dan intelektual secara sepihak dituduh melakukan tindakan subversif serta makar, padahal mereka hanya menyuarakan tuntutan keadilan sosial bagi rakyat.
Guna menjaga memori kolektif bangsa agar tragedi kekerasan serupa tidak terulang kembali, PDIP mengusung tema besar (tagline) ‘Kami Tidak Pernah Lupa’ pada peringatan 30 tahun peristiwa kemanusiaan ini.
"Kami berharap semua pihak belajar agar tidak boleh terjadi kekerasan atas nama apa pun oleh kekuasaan terhadap rakyatnya," tandas Hasto.
Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) adalah insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tragedi ini dipicu perebutan kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru.
Penyerbuan markas pendukung Megawati oleh massa pro-Soerjadi dan aparat memicu kerusuhan massal. Berdasarkan catatan Komnas HAM, insiden ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.(Pon)
Baca juga:
