Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BUPATI Sukoharjo Etik Suryani terkena OTT KPK dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah. OTT KPK tersebut menambah daftar kepala daerah Jateng yang terjerat kasus korupsi menjadi empat orang. Sebelumnya, ada Bupati Pati Sadewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Syamsul Aulia Rachman.
Saat menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas sebagai wujud nyata sikap antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
“Kami berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas,” ujar Respati, Minggu (12/7).
Respati mengatakan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi telah mengingatkan seluruh wali kota dan bupati di Jawa Tengah agar menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi.
“Itu menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Saya mengatensi betul apa yang disampaikan Pak Gubernur,” kata dia.
Baca juga:
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Menurut Respati, pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dibangun dari internal pemerintah. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk ikut mengawasi jalannya kebijakan, pelayanan publik, hingga penggunaan anggaran daerah.
“Mari kita kawal kebijakan, kita kawal anggaran. Good governance ini menjadi penting sekali. Pak Gubernur menyampaikan harus clean and clear,” tegasnya.
Respati menegaskan keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci utama untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, ia memastikan Pemerintah Kota Surakarta akan terus memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan. “Saya pun di Solo mengedepankan pemerintahan yang terbuka dan bersih. Saya mengajak masyarakat, mari kita awasi bersama,” tegasnya.
Respati menambahkan komitmen antikorupsi harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan. Dengan pemerintahan yang transparan, bersih, dan diawasi bersama, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus dijaga.
“Pemerintah harus hadir dengan integritas. Kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan, anggaran harus dikawal, dan pelayanan publik harus berjalan bersih untuk masyarakat,” tandasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
KPK Sebut Bupati Sukoharjo Pakai Duit Pemerasan untuk Renovasi Rumah dan Beli Mobil
