PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 30 Mei 2022
PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dari kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta secara virtual. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP tidak merasa khawatir saat melihat partai politik lain sudah membangun koalisi untuk Pilpres 2024. Berkaca dari pemilu sebelumnya, kerja sama parpol tidak hanya didasarkan pada kesamaan ideologi, historis dan platform partai, tapi mengerucut kepada siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

“Belum ada suatu kesepahaman bersama dan masih menunggu aspirasi rakyat terhadap calon pemimpin kita dalam Pemilu 2024 yang akan datang, ruang membangun kerja sama itu masih begitu besar,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (29/5).

Baca Juga:

Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

“Dan PDI Perjuangan tetap pada keyakinannya bahwa skala prioritas saat ini untuk rakyat,” imbuh petinggi partai banteng itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) di Festival Kopi Tanah Air, Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Bagi PDIP, kata Hasto, kerja sama partai politik ini harus melihat akar dan tujuan partai politik dalam membawa kemajuan dari Indonesia Raya. PDIP mendorong prioritas utama saat ini adalah menyatu bersama rakyat agar dampak pandemi COVID-19 bisa cepat teratasi

“Mengingat tahapan pemilu cukup lama, dan setelah itu baru kita kristalkan seluruh konsepsi kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur dia.

Terkait capres dan cawapres dari PDIP, wartawan menanyakan mengenai berbagai alternatif pasangan capres-cawapres bagi PDIP semisal pasangan Prabowo-Puan.

Baca Juga:

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

Menjawab itu, Hasto mengingatkan partainya sudah punya sekolah partai permanen dan banyak melahirkan banyak pemimpin. Menurut dia, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tak pernah kekurangan sosok pemimpin nasional untuk rakyat.

Bukan hanya itu saja, Hasto menuturkan di tengah banyak parpol sudah membangun koalisi, partainya kini sudah menyiapkan infrastruktur partai seperti pelatihan saksi.

“Dan inilah yang menjadi penopang utama dari kekuatan PDI Perjuangan di dalam melakukan kerja sama partai politik. Jadi berbeda, bukan dari atas tapi kerja sama itu dibangun dari legitimasi rakyat dari bawah,” tutup Sekjen PDIP itu. (Pon)

Baca Juga:

Politikus PDIP Bandingkan Foto Erick Thohir di ATM dengan Gambar Anies Baswedan

#Pilpres 2024 #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan