PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 30 Mei 2022
PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dari kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta secara virtual. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP tidak merasa khawatir saat melihat partai politik lain sudah membangun koalisi untuk Pilpres 2024. Berkaca dari pemilu sebelumnya, kerja sama parpol tidak hanya didasarkan pada kesamaan ideologi, historis dan platform partai, tapi mengerucut kepada siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

“Belum ada suatu kesepahaman bersama dan masih menunggu aspirasi rakyat terhadap calon pemimpin kita dalam Pemilu 2024 yang akan datang, ruang membangun kerja sama itu masih begitu besar,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (29/5).

Baca Juga:

Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

“Dan PDI Perjuangan tetap pada keyakinannya bahwa skala prioritas saat ini untuk rakyat,” imbuh petinggi partai banteng itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) di Festival Kopi Tanah Air, Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Bagi PDIP, kata Hasto, kerja sama partai politik ini harus melihat akar dan tujuan partai politik dalam membawa kemajuan dari Indonesia Raya. PDIP mendorong prioritas utama saat ini adalah menyatu bersama rakyat agar dampak pandemi COVID-19 bisa cepat teratasi

“Mengingat tahapan pemilu cukup lama, dan setelah itu baru kita kristalkan seluruh konsepsi kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur dia.

Terkait capres dan cawapres dari PDIP, wartawan menanyakan mengenai berbagai alternatif pasangan capres-cawapres bagi PDIP semisal pasangan Prabowo-Puan.

Baca Juga:

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

Menjawab itu, Hasto mengingatkan partainya sudah punya sekolah partai permanen dan banyak melahirkan banyak pemimpin. Menurut dia, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tak pernah kekurangan sosok pemimpin nasional untuk rakyat.

Bukan hanya itu saja, Hasto menuturkan di tengah banyak parpol sudah membangun koalisi, partainya kini sudah menyiapkan infrastruktur partai seperti pelatihan saksi.

“Dan inilah yang menjadi penopang utama dari kekuatan PDI Perjuangan di dalam melakukan kerja sama partai politik. Jadi berbeda, bukan dari atas tapi kerja sama itu dibangun dari legitimasi rakyat dari bawah,” tutup Sekjen PDIP itu. (Pon)

Baca Juga:

Politikus PDIP Bandingkan Foto Erick Thohir di ATM dengan Gambar Anies Baswedan

#Pilpres 2024 #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan