Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 30 Mei 2022
PDIP Siapkan Infrastruktur ketika Parpol Lain Riuh Koalisi 2024

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dari kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta secara virtual. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP tidak merasa khawatir saat melihat partai politik lain sudah membangun koalisi untuk Pilpres 2024. Berkaca dari pemilu sebelumnya, kerja sama parpol tidak hanya didasarkan pada kesamaan ideologi, historis dan platform partai, tapi mengerucut kepada siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

“Belum ada suatu kesepahaman bersama dan masih menunggu aspirasi rakyat terhadap calon pemimpin kita dalam Pemilu 2024 yang akan datang, ruang membangun kerja sama itu masih begitu besar,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (29/5).

Baca Juga:

Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

“Dan PDI Perjuangan tetap pada keyakinannya bahwa skala prioritas saat ini untuk rakyat,” imbuh petinggi partai banteng itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) di Festival Kopi Tanah Air, Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Bagi PDIP, kata Hasto, kerja sama partai politik ini harus melihat akar dan tujuan partai politik dalam membawa kemajuan dari Indonesia Raya. PDIP mendorong prioritas utama saat ini adalah menyatu bersama rakyat agar dampak pandemi COVID-19 bisa cepat teratasi

“Mengingat tahapan pemilu cukup lama, dan setelah itu baru kita kristalkan seluruh konsepsi kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutur dia.

Terkait capres dan cawapres dari PDIP, wartawan menanyakan mengenai berbagai alternatif pasangan capres-cawapres bagi PDIP semisal pasangan Prabowo-Puan.

Baca Juga:

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

Menjawab itu, Hasto mengingatkan partainya sudah punya sekolah partai permanen dan banyak melahirkan banyak pemimpin. Menurut dia, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tak pernah kekurangan sosok pemimpin nasional untuk rakyat.

Bukan hanya itu saja, Hasto menuturkan di tengah banyak parpol sudah membangun koalisi, partainya kini sudah menyiapkan infrastruktur partai seperti pelatihan saksi.

“Dan inilah yang menjadi penopang utama dari kekuatan PDI Perjuangan di dalam melakukan kerja sama partai politik. Jadi berbeda, bukan dari atas tapi kerja sama itu dibangun dari legitimasi rakyat dari bawah,” tutup Sekjen PDIP itu. (Pon)

Baca Juga:

Politikus PDIP Bandingkan Foto Erick Thohir di ATM dengan Gambar Anies Baswedan

#Pilpres 2024 #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan