Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Mei 2022
Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

Politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. AntaraFoto/Hafidz Mubarak

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pemilu 2024.

Pasalnya, PDIP tanpa harus berkoalisi sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri karena sudah memenuhi ambang batas atau Presidential Threshold sebesar 20 persen.

Baca Juga

Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu

“PDIP itu tidak perlu umumkan koalisi, PDIP sudah bisa mengusung itu saja dipahami. Sebagai catatan partai yang satu-satunya bisa mengusung presiden ya PDIP tanpa koalisi juga bisa,” kata politikus PDIP Junimart Gisang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Meski begitu, anggota Komisi II DPR ini menegaskan keputusan soal koalisi di PDIP sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“PDIP itu partai yang betul-betul siap dengan pesta demokrasi, kalau masalah koalisi nanti saja itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum. Jadi, koalisi urusan Ibu Ketua Umum bukan urusan kita, kita hanya ikut tegak lurus saja,” ujarnya.

Diketahui, ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Juga

Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Dalam pasal itu disebutkan, hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengajukan capres/cawapres.

Jika merujuk ketentuan tersebut, PDIP sudah memenuhi ketentuan presidential threshold sehingga PDIP bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Pasalnya, perolehan kursi PDIP di DPR sebanyak 128 kursi. Apalagi sudah terdapat sejumlah tokoh internal PDIP yang elektabilitas terus menguat, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani. (Pon)

Baca Juga

Sekjen PAN: Tidak Ada Inisiator Tunggal Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu

#PDIP #Junimart Girsang #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan