Mula Akmal
MerahPutih.com - Penampilan gambar Menteri BUMN, Erick Thohir di sejumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dinilai masih dalam batas kewajaran. Sehingga hal tersebut tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.
“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika,” kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/5).
Baca Juga:
“Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres seperti yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dalam program mudik. Itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi,” sambung dia.
Menurutnya, kalau sekedar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publikny. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah.
“Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan,” tegas Deddy.
Lebih jauh, Deddy mengatakan dirinya memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres.
“Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” ujarnya.
Baca Juga:
FX Rudy Ungkap Alasan Ganjar Tidak Diundang di Acara Halal Bihalal DPD PDIP Jateng
Menurutnya, Erick punya hak politik. Dan jabatan nenteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.
“Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap Presiden Jokowi dan apakah Sang Menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya,” lanjut Deddy.
Legislator Dapil Kalimantan Utara ini melanjutkan, jika tanggung jawab Erick Thohir sebagai menteri bisa dilakukan dengan baik, promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu akan memberikan manfaat.
"Tetapi bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan anti-pati dan respons negatif publik,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
