Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 23 Mei 2022
Jadi Capres, Syarat Cak Imin Gabung Koalisi Golkar, PAN dan PPP

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau cak Imin. (Foto: PKB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan telah melakukan pertemuan pada Kamis (12/5).

Dalam pertemua tersebut, para elit partai tersebut, sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi tersebut bertekad untuk mengawal keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai 2024.

Baca Juga:

Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, partainya siap bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan syarat yaitu calon presiden yang diajukan koalisi tersebut adalah dirinya.

"PKB siap bergabung asal capresnya saya," kata Muhaimin di sela-sela acara bertajuk "Doa Bersama Ulama dan Habaib untuk Perdamaian Dunia: Halalbihalal bersama Gus Muhaimin" di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/5).

Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, menyambut baik gagasan dibentuknya koalisi tersebut sebagai ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal.

Selain itu, lanjut ia, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai manapun dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Kita terus menjalin komunikasi di DPR. Tapi secara khusus belum, kami terbuka," ujarnya.

Muhaimin mengklaim, banyak dorongan dari berbagai kalangan, terutama warga nahdliyin yang menginginkan dirinya maju sebagai capres pada Pemilu 2024.

"Kita siap bersama-sama mensukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kita, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin," katanya.

Suasana kegiatan kunjungan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang bertajuk "Silaturahmi Hati Pemimpin Bangsa dengan Rakyat Priangan Timur" di Gor Sukapura Dadaha, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (26/3/2022). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.)
Suasana kegiatan kunjungan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang bertajuk "Silaturahmi Hati Pemimpin Bangsa dengan Rakyat Priangan Timur" di Gor Sukapura Dadaha, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (26/3/2022). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.)

Ia berjanji, terus berupaya agar harapan dan cita-cita masyarakat tersebut bisa terwujud dan Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Wakil Ketua DPR RI itu juga mengaku sangat bersyukur karena dari berbagai hasil survei, perolehan suara PKB terus menunjukkan tren peningkatan.

"Dalam survei-survei terakhir kita sudah di posisi 2, bersaing dengan Gerindra. Kita berharap pada 2024 nanti, kita minimal bisa merebut juara dua, syukur bisa terus melaju," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

AHY Konsolidasikan Partai Demokrat di Jawa Barat Menang pada Pemilu 2024

#Muhaimin Iskandar #Pemilu #Pilpres #PKB
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
TVRI memegang hak siar Piala Dunia 2026. Menko PM, Muhaimin Iskandar menilai, hal itu bisa membuka peluang ekonomi baru khususnya UMKM.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan