NU Ultimatum DPR untuk Hentikan Usulan Revisi UU KPK
Eddy Flo - Minggu, 08 September 2019
PCNU Belanda tolak keras revisi UU KPK yang diajukan DPR (Foto: PCNU Belanda)
MerahPutiih.Com - Nahdlatul Ulama (NU) ikut menanggapi usulan DPR RI mengenai revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah digodok.
Ketua Sekretaris Umum Cabang Istimewa NU Belanda Fahrizal Yusuf Affandi meminta agar DPR menghentikan rencana perubahan UU KPK. Karena menurut dia, langkah itu dapat melemahkan lembaga antirasuah.
Baca Juga:
Bagi-Bagi Mawar Putih, Pegawai KPK Beharap Presiden Tolak Revisi UU KPK
"Hentikan rencana perubahan UU KPK yang dilakukan secara tergesa-gesa dalam akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019," kata Fahrizal melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (8/9).
Fahrizal juga berharap Presiden Jokowi menolak revisi UU tersebut dengan menunda pengiriman Surpres (Surat Presiden) ke DPR tentang pembahasan revisi UU KPK.
"Kami berharap Presiden (Jokow tetap menjaga," tutur Fahrizal.
Terakhir Fahrizal Yusuf Affandi mengajak semua pihak terlebih dahulu mendengar pendapat ulama dan pandangan akademisi untuk memperkuat keberadaan dan kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.
Baca Juga:
WP KPK: Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati Di Era Jokowi!
Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR RI mengusulkan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang ditengarai melemahkan peran dan fungsi KPK.
Usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi. (Asp)
Baca Juga:
Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Kita Semua Punya Semangat Memberantas Korupsi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Komisi III DPR Desak Kasus Jambret Mati Karena Dikejar Hogi Minaya Dihentikan, Bukan Restorative Justice
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
