Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek

Gubernur Bank indonesia, Thomas Djiwandono (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta publik dan pelaku pasar memberikan ruang kepercayaan penuh kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) baru. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional di tengah dinamika pasar yang merespons pergantian kepemimpinan bank sentral tersebut.

Cucun menilai reaksi pasar terhadap pergantian nakhoda di Bank Indonesia merupakan hal yang wajar secara konstitusional.

Baca juga:

DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden

Namun, politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa penilaian terhadap kepemimpinan BI harus berdasarkan kebijakan nyata, bukan sekadar sentimen sesaat.

“Setiap kali ada pergantian Gubernur Bank Indonesia, respons pasar pasti muncul. Tapi kita perlu memberi kesempatan kepada Gubernur BI yang baru untuk bekerja dan membuktikan kapasitasnya,” ujar Cucun, Selasa (27/1).

Ia menegaskan bahwa posisi ini sangat strategis dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Menurutnya, publik harus melihat latar belakang profesionalitas di balik jabatan tersebut.

“Gubernur BI ini bukan figur politik, tetapi profesional yang bekerja berdasarkan mandat undang-undang. Mari kita lihat dulu bagaimana kebijakan moneternya dijalankan,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat II tersebut.

Sinergi Moneter dan Pengawasan Parlemen

Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI dengan kebijakan fiskal pemerintah. Sinergi ini dianggap krusial untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang kian dinamis.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah soliditas antara fiskal dan moneter. Gubernur BI harus bisa menjadi penghubung yang kuat agar kebijakan ekonomi negara saling menguatkan,” jelas Cucun.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Meski memberikan dukungan penuh, Cucun memastikan bahwa DPR RI tetap menjalankan fungsi pengawasan ketat tanpa mengintervensi independensi bank sentral. Kepercayaan pasar diyakini akan pulih jika gubernur baru mampu menunjukkan perannya sebagai penyangga tekanan ekonomi (shock absorber).

“Kuncinya adalah kepercayaan. Jika diberi ruang bekerja, saya yakin Gubernur BI yang baru dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

#Bank Indonesia #Gubernur Bank Indonesia #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - 47 menit lalu
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - 54 menit lalu
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 20 menit lalu
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 59 menit lalu
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Berita Foto
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) melakukan aksi mengecor badan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Bagikan