DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden

Deputi Gubernur BI terpilih Thomas Djiwandono.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMIMPIN DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menanggapi kemungkinan reshuffle kabinet setelah terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan parlemen menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden. Menurutnya, DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
?
“Kami serahkan ke Presiden. Itu hak prerogatif Presiden. Reshuffle ya, itu hak prerogatif Presiden,” kata Cucun di kompleks parlemen,Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
?
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia mengatakan DPR masih menunggu keputusan Presiden terkait dengan pergantian posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas setelah resmi menjabat Deputi Gubernur BI.
?
“Jadi gini, soal pergantian nanti Wamen ya karena Pak Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, kami nunggu karena itu hak prerogatifnya Presiden dan kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden kapan mau dilakukan pergantiannya,” ujar Saan.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia


?
Saat ditanya apakah pengganti Wakil Menteri Keuangan nantinya bisa berasal dari kalangan profesional atau partai politik, Saan kembali menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
?
“Itu juga hak prerogatif Presiden. Jadi kita tunggu saja kapan Presiden mengumumkan untuk pergantian Wamen,” kata dia.

Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan penunjukan tersebut, posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Thomas dipastikan akan mengalami perubahan.(Pon)

Baca juga:

DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo


?

#Thomas Djiwandono #Deputi Gubernur BI #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Bagikan