DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden

Deputi Gubernur BI terpilih Thomas Djiwandono.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMIMPIN DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menanggapi kemungkinan reshuffle kabinet setelah terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan parlemen menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden. Menurutnya, DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
?
“Kami serahkan ke Presiden. Itu hak prerogatif Presiden. Reshuffle ya, itu hak prerogatif Presiden,” kata Cucun di kompleks parlemen,Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
?
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia mengatakan DPR masih menunggu keputusan Presiden terkait dengan pergantian posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas setelah resmi menjabat Deputi Gubernur BI.
?
“Jadi gini, soal pergantian nanti Wamen ya karena Pak Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, kami nunggu karena itu hak prerogatifnya Presiden dan kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden kapan mau dilakukan pergantiannya,” ujar Saan.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia


?
Saat ditanya apakah pengganti Wakil Menteri Keuangan nantinya bisa berasal dari kalangan profesional atau partai politik, Saan kembali menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
?
“Itu juga hak prerogatif Presiden. Jadi kita tunggu saja kapan Presiden mengumumkan untuk pergantian Wamen,” kata dia.

Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dengan penunjukan tersebut, posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Thomas dipastikan akan mengalami perubahan.(Pon)

Baca juga:

DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo


?

#Thomas Djiwandono #Deputi Gubernur BI #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan