Headline

Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Kita Semua Punya Semangat Memberantas Korupsi

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 07 September 2019
 Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Kita Semua Punya Semangat Memberantas Korupsi

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait usulan revisi UU KPK saat meresmikan Pabrik PT Esemka di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Polemik revisi UU KPK kembali mencuat setelah DPR melakukan hak inisiatif untuk mempreteli sebagian kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tanggapannya di sela-sela peresmian pabrik PT Manufaktur Kreasi (Esemka) di Desa Dangan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9).

Baca Juga:

Sempat Menolak, Terungkap Alasan Gerinda Berbalik Dukung Revisi UU KPK

"Saya kurang mengetahui materi revisi UU KPK mana yang mau diusulkan revisi di DPR," ujar Jokowi kepada para awak media termasuk merahputih.com.

Presiden Jokowi saat menjajal Mobil Esemka
Presiden Joko Widodo melakukan tes drive mobil Esemka seri Bima 1200 cc di pabrik PT Esemka di Boyolali, Junat (6/9). (Foto: Biro Pers Setpres)

Jokowi menegaskan kalau pun benar ada usulan revisi kepada pemerintah, ia harus lebih dulu melihat materi revisi itu. Hal itu sangat penting agar tidak ada yang dianggap melemahkan KPK dalam bekerja memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya baru akan membaca materi revisi itu setibanya di Jakarta usai kunker di Jawa Tengah. KPK sebagai pelaksana UU KPK sudah bekerja sangat baik," papar dia.

Jokowi mengajak masyarakat tak berspekulasi soal revisi UU KPK. Apalagi persoalan revisi itu berkaitan dengan isu lama, yakni anggapan melemahkan KPK.

"Yang jelas kita harap punya semangat sama memperkuat KPK. Termasuk DPR juga punya niatan sam semangat memberantas korupsi," kata Presiden.

Baca Juga:

Koruptor Terbanyak dari DPR, Ini Yang Membuat Serangan Terhadap KPK Bertubi-tubi?

Diketahui wacana merevisi UU KPK muncul lagi lahun ini seiring banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Revisi itu muncul sejak 2017.

Kali ini revisi ini muncul di Baleg dan disahkan paripurna DPR Kamis (6/9) sebagai revisi usul DPR. Revisi yang dimakaud soal membentuk Dewan Pengawas KPK berisi 5 orang, penyadapan harus izin Dewan Pengawas KPK, hingga KPK punya kewenangan untuk menerbitkan SP3. Usulan revisi tersebut mengundang pro dan kontra di masyarakat.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

KPK Resmi Kirim Surat ke Presiden Jokowi

#Joko Widodo #Revisi UU KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Bagikan