Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK

Arsip - Mantan Presiden Jokowi saat menghadiri Kongres PSI 2025. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sekretaris Ranting PDI Perjuangan (PDIP), Pacar Kembang, Surabaya, Muhammad Ariyadi, menanggapi keras pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali. Ahmad Ali menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah dihargai oleh partai lama yang membesarkannya.

Ariyadi menilai pernyataan tersebut sarat motif politik dan patut dicurigai sebagai bentuk serangan yang disengaja. Menurutnya, pernyataan Ahmad Ali tidak berdiri sendiri, melainkan diduga berkaitan dengan urusan pribadinya.

Baca juga:

Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan

Pernyataan itu disebut sebagai upaya mengambil keuntungan politik dengan menyerang PDIP, tempat Jokowi berproses dan dibesarkan sebagai seorang pemimpin nasional.

“Sepertinya Ahmad Ali sedang menerima order untuk menyerang partai lama Jokowi, yang disebut-sebut memecat Jokowi, agar dia aman dari kasus di KPK,” kata Ariyadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/11).

Tudingan Manuver Politik dan Kasus Hukum

Ariyadi secara langsung mengaitkan tudingan serangan ini dengan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ahmad Ali.

Ia mengingatkan bahwa pada Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang tunai Rp3,49 miliar, sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, tas, hingga jam tangan mewah dalam proses penyidikan kasus yang turut menyeret nama politisi PSI tersebut.

Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi

Pernyataan Ahmad Ali dinilai tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga mencoba memanfaatkan nama besar Jokowi untuk menutupi persoalan hukum yang sedang dihadapi.

Ariyadi pun mengimbau seluruh kader PDIP untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi politik yang menurutnya tidak berlandaskan data maupun etika politik yang baik.

"Serangan seperti itu tidak lebih dari manuver politik yang dangkal. Publik sudah sangat cerdas melihat siapa yang sedang menyembunyikan sesuatu,” tegas Ariyadi. (Pon)

#Ahmad Ali #PSI #PDIP #DPP PDIP #Joko Widodo #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Indonesia
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Rakorwil ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi internal partai, khususnya dalam menyambut tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PSI Jateng Gelar Rakorwil di Solo, Undang Jokowi Hingga Kaesang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Kepincut Menkeu Purbaya, Tawari Masuk PDIP dan Dijadikan Ketua Partai
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kabarnya ingin merekrut Menkeu Purbaya ke PDIP. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Kepincut Menkeu Purbaya, Tawari Masuk PDIP dan Dijadikan Ketua Partai
Indonesia
PDIP Sebut Teror terhadap Aktivis dan Kreator Konten Cerminan Kemunduran Kualitas Demokrasi di Indonesia
Tindakan intimidasi terhadap para aktivis dan kreator konten dinilai melanggar hak asasi manusia serta mencederai prinsip negara hukum.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Januari 2026
PDIP Sebut Teror terhadap Aktivis dan Kreator Konten Cerminan Kemunduran Kualitas Demokrasi di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Nama Megawati Ikut Terseret di Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, PDIP Pasang Badan
Deddy Sitorus menegaskan bahwa persoalan ijazah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan etika
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Nama Megawati Ikut Terseret di Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, PDIP Pasang Badan
Indonesia
Konfercab PDIP, Aria Bima Jadi Ketua DPC Solo Gantikan Rudy
Aria Bima menggantikan ketua DPC sebelumnya, FX Hadi Rudyatmo, yang telah mengakhiri masa jabatannya.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
Konfercab PDIP, Aria Bima Jadi Ketua DPC Solo Gantikan Rudy
Bagikan