Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 1 jam, 27 menit lalu
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK

Arsip - Mantan Presiden Jokowi saat menghadiri Kongres PSI 2025. (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sekretaris Ranting PDI Perjuangan (PDIP), Pacar Kembang, Surabaya, Muhammad Ariyadi, menanggapi keras pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali. Ahmad Ali menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah dihargai oleh partai lama yang membesarkannya.

Ariyadi menilai pernyataan tersebut sarat motif politik dan patut dicurigai sebagai bentuk serangan yang disengaja. Menurutnya, pernyataan Ahmad Ali tidak berdiri sendiri, melainkan diduga berkaitan dengan urusan pribadinya.

Baca juga:

Roy Suryo cs Minta Gelar Perkara Khusus untuk Kasus Hoaks Ijazah Jokowi, Polda Metro Beri Sinyal Enggan Kasih Kesempatan

Pernyataan itu disebut sebagai upaya mengambil keuntungan politik dengan menyerang PDIP, tempat Jokowi berproses dan dibesarkan sebagai seorang pemimpin nasional.

“Sepertinya Ahmad Ali sedang menerima order untuk menyerang partai lama Jokowi, yang disebut-sebut memecat Jokowi, agar dia aman dari kasus di KPK,” kata Ariyadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/11).

Tudingan Manuver Politik dan Kasus Hukum

Ariyadi secara langsung mengaitkan tudingan serangan ini dengan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ahmad Ali.

Ia mengingatkan bahwa pada Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang tunai Rp3,49 miliar, sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, tas, hingga jam tangan mewah dalam proses penyidikan kasus yang turut menyeret nama politisi PSI tersebut.

Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi

Pernyataan Ahmad Ali dinilai tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga mencoba memanfaatkan nama besar Jokowi untuk menutupi persoalan hukum yang sedang dihadapi.

Ariyadi pun mengimbau seluruh kader PDIP untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi politik yang menurutnya tidak berlandaskan data maupun etika politik yang baik.

"Serangan seperti itu tidak lebih dari manuver politik yang dangkal. Publik sudah sangat cerdas melihat siapa yang sedang menyembunyikan sesuatu,” tegas Ariyadi. (Pon)

#Ahmad Ali #PSI #PDIP #DPP PDIP #Joko Widodo #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 27 menit lalu
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Beredar informasi yang menyebut dana Bantuan Sosial senilai Rp 500 triliun diisukan dipakai untuk membayar Buzzer dan kampanye pro Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Roy Suryo Cs Dilarang Pergi ke Luar Negeri, Wajib Lapor ke Kantor Polisi Seminggu Sekali
Delapan tersangka saat ini wajib lapor seminggu sekali serta dicekal ke luar negeri untuk menjaga status tersangka.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
Roy Suryo Cs Dilarang Pergi ke Luar Negeri, Wajib Lapor ke Kantor Polisi Seminggu Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Jokowi Bepergian ke Luar Negeri terkait Kasus Ijazah Palsu
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya melarang Jokowi untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu terkait kasus ijazah palsu yang menimpanya.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Larang Jokowi Bepergian ke Luar Negeri terkait Kasus Ijazah Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Jokowi Melayat Istri Wiranto di Lanud Adi Soemarmo tidak Ikut ke Lokasi Pemakaman
Wiranto mendapati Jokowi dan Iriana menunggu di landasan bandara untuk melayat, langsung menghampirinya dan mengajak bersalaman.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Jokowi Melayat Istri Wiranto di Lanud Adi Soemarmo tidak Ikut ke Lokasi Pemakaman
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan