Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira mengkritik keras teror yang menimpa sejumlah aktivis dan kreator konten setelah mereka gencar melayangkan kritik kepada pemerintah, khususnya terkait dengan penanganan bencana banjir bandang di Sumatra.
?
Menurut Andreas, rentetan teror oleh orang tidak dikenal (OTK) tersebut mencerminkan kemunduran serius dalam peradaban politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.
?
“Ini membuktikan terjadi kemunduran dalam peradaban politik kita. Di satu pihak kita membanggakan diri sebagai negara demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk mengekspresikan pendapat, tetapi di pihak lain muncul teror terhadap influencer yang justru menyuarakan aspirasi publik,” kata Andreas dalam keterangannya, Jumat (2/1).
?
Ia menegaskan, teror tersebut jelas bertujuan membungkam suara kritis masyarakat. Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Andreas menilai tindakan intimidasi terhadap para aktivis dan kreator konten tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum.
?
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mendesak negara, khususnya aparat keamanan, untuk hadir secara nyata melindungi warga negara yang menyampaikan pendapatnya secara damai. Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengusut tuntas dan mengungkap pelaku teror tersebut.
Baca juga:
Rumah DJ Donny Dilempari Bom Molotov, Teror Berlanjut Usai Ancaman Bangkai Ayam
?
“Negara melalui aparat keamanan harus hadir untuk melindungi, mengusut, dan menemukan siapa pelaku teror itu. Dengan kelengkapan teknologi dan kemampuan personel aparat yang dimiliki saat ini, seharusnya tidak sulit membekuk para pelaku,” ujarnya.
?
Menurut Andreas, pengusutan kasus teror ini menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Jika dibiarkan tanpa kejelasan, situasi tersebut berpotensi memicu adu domba dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.
?
“Jika tidak diusut dan ditemukan pelakunya, masyarakat justru bisa menuduh aparat berada di belakang teror-teror tersebut. Ini berbahaya bagi demokrasi dan stabilitas sosial,” tegas Andreas.
?
Ia menambahkan, negara harus memastikan ruang demokrasi tetap aman bagi siapa pun yang menyuarakan kritik demi kepentingan publik, termasuk dalam penanganan bencana kemanusiaan. Teror, dalam bentuk apa pun, tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan demokrasi Indonesia.(Pon)
Baca juga:
Amnesty International: Rentetan Teror terhadap Aktivis Ancam Kebebasan Berpendapat
?
