Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.

MerahPutih.com - Posisi PDI Perjuangan dinilai oleh partai politik pendukung pemerintah berada pada abu-abu. PDIP sendiri menyebut sebagai penyeimbang buka oposisi.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Partai Golkar dan partai lainnya, yang mempertanyakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP di luar pemerintahan.

Deddy meminta Golkar lebih fokus mengurus persoalan masyarakat, termasuk pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah.

Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,

kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

Deddy lalu menyindir Golkar sebagai partai yang, menurutnya, selalu ingin berada di lingkar kekuasaan.

PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,

ujarnya.

Menurut Deddy, berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan bagi partai politik karena memiliki akses terhadap kekuasaan. Namun, dia heran ada pihak yang justru bersikap sinis terhadap partai yang memilih berada di luar pemerintahan.

Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,

katanya.

Deddy menegaskan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP adalah menjalankan checks and balances terhadap kekuasaan dan pemerintahan.

Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?

ujar anggota Komisi II DPR itu.

Dia menjelaskan menjadi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, partai politik harus memiliki kebebasan mendukung kebijakan yang baik sekaligus menyampaikan kritik jika diperlukan.

Deddy bahkan menilai jika seluruh partai masuk ke pemerintahan, fungsi pengawasan akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.

Ia juga mengaku kerap mendengar keluhan dari sesama anggota DPR yang merasa tidak leluasa berbicara karena posisi mereka berada di dalam pemerintahan.

Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,

pungkasnya. (Pon)