[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Foto : Dok Turn Back Hoaks (Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo dikabarkan memarahi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Disebutkan, alasan Jokowi memarahi Purbaya karena Menteri Keuangan itu menolak menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung.

Konten dengan video itu diawali sebuah cuplikan yang menampilkan Jokowi sedang berpidato membahas isu transportasi publik.

Dalam paparannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan kereta cepat Whoosh memang masih menimbulkan kerugian negara secara pendapatan ekonomi.

Walau demikian, kerugian yang dialami negara akibat kemacetan angkanya lebih besar, kata Jokowi dalam pidato itu. Unggahan tersebut disimpulkan sebagai bentuk kemarahan Jokowi terhadap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi

NARASI:

Pak Purbaya Di Skak Jokowi, Terlalu Ikut Campur Urusan Kereta Cepat..!!!!! Baru kali ini liat Jokowi marah Beginilah pernyataan Jokowi atas kerugian kreta cepat yang Tak mau hutangnya di tanggung Pak Purbaya, Minggu (19/10/2025).

FAKTA:

Ternyata, informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Dari penelusuran Antara, video yang menampilkan Jokowi di Facebook itu merupakan pidato lama, tepatnya pada 13 Agustus 2024.

Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara dan sedang memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa baru diangkat jadi Menteri Keuangan RI oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025, sebagaimana diberitakan Antara.

Perbedaan waktu antara penayangan video pidato Jokowi dengan pernyataan Purbaya terkait Whoosh, memperlihatkan bahwa pengunggah konten di Facebook itu telah memuat narasi yang direkayasa.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi

KESIMPULAN:

Faktanya, paparan Jokowi di video Facebook sama sekali tak terkait dengan pernyataan Purbaya soal utang Whoosh. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #Joko Widodo #Jokowi #Purbaya Yudhi Sadewa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Sejumlah Menteri ketika Retret di Hambalang
Prabowo disebut mencopot sejumlah menterinya ketika retret di retret, Sentul beberapa waktu lalu.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Sejumlah Menteri ketika Retret di Hambalang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengaruh Menkeu Purbaya, Presiden Prabowo Sepakat Harga BBM Turun jadi Rp 7 Ribu Per Liter
Beredar informasi yang menyebut Presiden Prabowo menyetujui usulan Menkeu Purbaya untuk menurunkan harga BBM jadi Rp 7 ribu per liter, cek fakta informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pengaruh Menkeu Purbaya, Presiden Prabowo Sepakat Harga BBM Turun jadi Rp 7 Ribu Per Liter
Indonesia
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal pegawai pajak yang terkena OTT. Ia menegaskan, Kemenkeu tidak akan mengintervensi KPK.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Indonesia
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Perusahaan baja yang terduga menunggak pajak itu berasal dari negara yang berbeda. Selain China, Purbaya menyebut juga ada perusahaan yang berasal dari Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
Indonesia
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Targetkan Pembeli Rokok Ilegal, Purbaya Pertimbangkan Ubah Struktur Cukai Hasil Tembakau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan hentikan program MBG, diganti dengan bantuan uang tunai. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
Beredar informasi yang menyebut elemen mahasiswa menolak kebijakan program MBG saat bulan Ramadan, Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ancam Jenderal Polisi di Kementerian, Pensiun Dini atau Balik ke Barak
Informasi ini diunggah akun media sosial Facebook “Syafaat Media”.
Frengky Aruan - Senin, 12 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ancam Jenderal Polisi di Kementerian, Pensiun Dini atau Balik ke Barak
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Bagikan