[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor

Foto : Dok Turn Back Hoaks

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memicu perhatian di media sosial. Kali ini, Purbaya dikabarkan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan hukuman mati kepada koruptor.

Purbaya juga dikabarkan memohon ke Prabowo untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Informasi ini diunggah akun Facebook 'Abdul Kds'. Hingga Rabu (7/1), unggahan telah disukai sekitar 21.000 akun, dibagikan ulang lebih dari 104 kali, serta menuai 400-an komentar.

NARASI:

“Purbaya memohon kepada Presiden Prabowo. Purbaya meminta ke presiden Prabowo! Ada dia RUU yang minta disahkan!! 1. Sahkan RUU Perampasan Aset disahkan. 2. Sahkan Hukuman mati untuk para koruptor”

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Kepincut Menkeu Purbaya, Tawari Masuk PDIP dan Dijadikan Ketua Partai

FAKTA:

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dalam video dengan mengetikkan kata kunci 'Purbaya memohon ke Prabowo untuk sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor' di laman pencarian Google.

Namun tidak ditemukan satupun informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim.

Hasil penelusuran teratas mengarahkan pada artikel periksa fakta Jabar Saber Hoaks 'Hukum Mati Koruptor dan RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan'.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Perintahkan Semua Kantor Desa Diaudit, Menkeu Purbaya Didemo Para Kades

Artikel yang tayang pada 11 September 2025 itu membicarakan tentang narasi hoaks terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor.

Hingga saat ini, RUU Perampasan Aset telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025-2026 bersama 51 RUU lainnya.

KESIMPULAN:

Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Jadi, unggahan berisi klaim 'Purbaya memohon ke Prabowo untuk sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati koruptor' merupakan konten palsu. (Knu)

##HOAKS/FAKTA #RUU Perampasan Aset #Purbaya Yudhi Sadewa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KKN di Universitas Diganti dengan Latihan Militer 3 Bulan Agar Mahasiswa Patuh Pada Aparat
Beredar informasi yang menyebut Presiden Prabowo meminta Universitas mengganti program KKN dengan Wajib Militer. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
[HOAKS atau FAKTA]: KKN di Universitas Diganti dengan Latihan Militer 3 Bulan Agar Mahasiswa Patuh Pada Aparat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BMKG Sebut Suhu di Indonesia akan Tembus 50 Derajat Celcius di Desember 2026
Viral, info BMKG di media sosial menyebut suhu udara di Indonesia bakal tembus 50 derajat celcius pada Desember 2026. Cek kebenaran Informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: BMKG Sebut Suhu di Indonesia akan Tembus 50 Derajat Celcius di Desember 2026
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan