Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - 1 jam, 59 menit lalu
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia

Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 setelah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (26/1).

Penetapan ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global melalui penguatan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan.

Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, Thomas Djiwandono menyoroti persoalan klasik perbankan, yakni lambatnya penurunan suku bunga kredit meskipun BI-Rate sudah dipangkas. Ia menekankan bahwa kebijakan moneter tidak bisa berjalan sendiri tanpa sokongan sektor lain.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

”Kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memiliki lag dalam transmisi pada perekonomian. Untuk penurunan 1 persen BI-Rate, bunga kredit modal kerja turun 0,27 persen dalam 6 bulan, dan paling banyak itu 0,59 persen dalam 3 tahun,” jelas Thomas dalam paparannya.

Menurut Thomas, realita di lapangan menunjukkan bahwa transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan seringkali tidak terserap sepenuhnya.

Oleh karena itu, Thomas merasa perlu adanya sinergi kebijakan yang lebih erat dengan kementerian keuangan (fiskal) serta otoritas keuangan lainnya untuk mempercepat dampak positif ke masyarakat.

Independensi dan Pengalaman Lintas Otoritas

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menilai bahwa rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap. Pengalaman tersebut dianggap sebagai aset penting untuk memperkuat kepemimpinan Dewan Gubernur BI.

“Beliau memiliki perspektif lintas otoritas yang lengkap. Dan tentu, sangat dibutuhkan untuk menjalin sinergi kebijakan, baik moneter, fiskal, maupun sektor jasa keuangan,” ujar Puteri melalui rilis resmi pada Selasa (27/1).

Baca juga:

DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo

Menepis kekhawatiran terkait netralitas, Puteri memastikan bahwa proses seleksi telah menjaga independensi bank sentral. Thomas diketahui telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik demi memenuhi syarat formil.

Puteri menambahkan bahwa pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial oleh enam orang Dewan Gubernur, sehingga objektivitas tetap terjamin.

Hasil seleksi yang menyisihkan dua kandidat lain, Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro, ini akan segera dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1) untuk ditetapkan secara resmi.

#Thomas Djiwandono #Bank Indonesia #Gubernur Bank Indonesia #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 59 menit lalu
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan transparansi alokasi dana denda agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Indonesia
Mundur Dari BI Digantikan Thomas Djiwandono, Juda Calon Kuat Wamenkeu
Juda Agung sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 147/P Tahun 2021 tertanggal 24 Desember 2021 dan dilantik pada 6 Januari 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Mundur Dari BI Digantikan Thomas Djiwandono, Juda Calon Kuat Wamenkeu
Indonesia
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal berfoto bersama Saan Mustopa dan Calon Hakim MK usulan DPR, Adies Kadir di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Januari 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Adies Kadir Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Usulan DPR
Indonesia
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Bagikan