Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 setelah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (26/1).
Penetapan ini diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi global melalui penguatan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, Thomas Djiwandono menyoroti persoalan klasik perbankan, yakni lambatnya penurunan suku bunga kredit meskipun BI-Rate sudah dipangkas. Ia menekankan bahwa kebijakan moneter tidak bisa berjalan sendiri tanpa sokongan sektor lain.
Baca juga:
Rapat Paripurna DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia
”Kebijakan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memiliki lag dalam transmisi pada perekonomian. Untuk penurunan 1 persen BI-Rate, bunga kredit modal kerja turun 0,27 persen dalam 6 bulan, dan paling banyak itu 0,59 persen dalam 3 tahun,” jelas Thomas dalam paparannya.
Menurut Thomas, realita di lapangan menunjukkan bahwa transmisi dampak kebijakan membutuhkan waktu lama dan seringkali tidak terserap sepenuhnya.
Oleh karena itu, Thomas merasa perlu adanya sinergi kebijakan yang lebih erat dengan kementerian keuangan (fiskal) serta otoritas keuangan lainnya untuk mempercepat dampak positif ke masyarakat.
Independensi dan Pengalaman Lintas Otoritas
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, menilai bahwa rekam jejak Thomas sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan dan Anggota Dewan Komisioner OJK ex officio memberikan perspektif yang sangat lengkap. Pengalaman tersebut dianggap sebagai aset penting untuk memperkuat kepemimpinan Dewan Gubernur BI.
“Beliau memiliki perspektif lintas otoritas yang lengkap. Dan tentu, sangat dibutuhkan untuk menjalin sinergi kebijakan, baik moneter, fiskal, maupun sektor jasa keuangan,” ujar Puteri melalui rilis resmi pada Selasa (27/1).
Baca juga:
Menepis kekhawatiran terkait netralitas, Puteri memastikan bahwa proses seleksi telah menjaga independensi bank sentral. Thomas diketahui telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik demi memenuhi syarat formil.
Puteri menambahkan bahwa pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial oleh enam orang Dewan Gubernur, sehingga objektivitas tetap terjamin.
Hasil seleksi yang menyisihkan dua kandidat lain, Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro, ini akan segera dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1) untuk ditetapkan secara resmi.
