Mendagri Tito Dorong Daerah Bantu Pemuda Berwirausaha
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Jumat,(27/1/2023). ANTARA/Abd Kadir.
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah memfasilitasi pemuda untuk menjadi seorang wirausahawan.
Tito di Makassar, Jumat mengatakan bahwa saat ini sudah banyak daerah termasuk di Sulsel yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) banyak terkuras hanya untuk menggaji aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:
"Mari ubah mindset anak-anak bagaimana agar memiliki jiwa enterpreneur atau berwirausaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru, termasuk dalam penyediaan modal usaha," ujar Tito saat memberikan arahan penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.
Ia menjelaskan, belanja pegawai dan operasional pegawai di Sulsel begitu besar. Tito mengingatkan agar pemerintah daerah agar bisa mengkaji kembali jika ingin membuka perekrutan ASN ataupun PPPK dan sebagainya ke depan.
Baca Juga:
Tito Perintahkan Kepala Desa Gagas Tanam Cabai dan Bawang Merah
Tito mengaku tidak melarang orang untuk menjadi ASN, anggota TNI, Polri, Kejaksaan dan lain-lain. Hanya saja penting bagi daerah agar anggaran APBD tidak membengkak hanya untuk belanja pegawai, menggaji dan memberikan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut dia, lebih baik dorong mereka untuk menjadi bekerja di swasta entrepreneur, supaya mereka membuka lapangan kerja. Artinya jangan sampai APBD terlalu tergerus untuk biaya belanja pegawai.
"Saya kira perlu di kaji kembali jika ingin merekrut ASN. Mari upayakan anak-anak kita memiliki jiwa enterpreneur atau berwirausaha," ujarnya. (*)
Baca Juga:
Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD