Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya

MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu dipastikan akan diterbitkan setelah Undang-undang Papua Barat Daya resmi diundangkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, hasil pengesahan UU Papua Barat Daya kata Mendagri baru dikirimkan minggu lalu oleh DPR, dan pemerintah berupaya mengundangkannya minggu ini.

Baca Juga:

Dasco Ungkap Koalisi Gerindra-PKS Masih Terbuka di Pemilu 2024

Ia mengatakan, kalau Papua Barat daya sudah menjadi undang-undang dan de facto, maka pemerintah segera akan melakukan lakukan pelantikan dan peresmian penjabat gubernur provinsi baru tersebut.

"Saat ini kan baru de jure, ketika de facto baru kami kemudian keluarkan Perppu Pemilu, kalau Perppu Pemilu-nya dibuat sekarang, nanti saat Papua Barat Daya diundangkan, masa Perppu lagi, dua kali Perppu jadinya," kata Tito Karnavian.

Ia memastikan, pengaturan regulasi pemilu itu cukup hanya dengan satu kali penerbitan Perppu saja. Dan, hal itu tergantung kecepatan UU Papua Barat Daya diundangkan.

"Tapi kan baru diterima minggu kemarin, sekarang lagi berproses, hari ini saya dengar akan ada rapat KL untuk melihat substansi, kalau substansinya kemudian sudah disepakati, maka akan segera ditandatangani presiden untuk menjadi undang-undang," ujarnya.

Setelah resmi menjadi undang-undang, maka Kemendagri akan melakukan proses penentuan penjabat gubernur, pelantikan dan peresmian Provinsi Papua Barat Daya.

"Perppu ini sudah kami rapatkan, sudah dirapatkan dengan konsinyering, dengan stakeholder yang terkait, mulai dari KPU Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR, sehingga substansinya paham," kata dia.

Substansi untuk pengaturan pemilu di empat DOB dan Ibu Kota Negara (IKN) pada Perppu intinya menurut Tito hanya dua poin, yang pertama mengakomodir yang empat DOB dan IKN, kaitan konsekuensinya pada pengaturan keterwakilan DPD, DPR RI, DPRD setempat.

Kedua, adanya usulan dari KPU tentang jajaran yang akan bertugas untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat badan ad hoc, serta soal keserempakan masa jabatan anggota KPU daerah.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Serukan Sikap Toleransi pada Pemilu 2024