DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Dwi AstariniDwi Astarini - 1 jam, 44 menit lalu
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan dan kinerja DKPP tidak akan dikenal luas tanpa dukungan pemberitaan media.

"Tanpa teman-teman semua, DKPP itu dianggap tidak ada. Kami tidak mungkin jalan satu-satu menyampaikan ini loh putusan kami. Jadi terima kasih atas kerja samanya selama ini," kata Heddy dalam kegiatan media gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/7).

Heddy menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang selama ini membantu menyebarluaskan informasi mengenai putusan maupun aktivitas penegakan etik yang dilakukan DKPP. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Baca juga:

DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti


Meski begitu, Heddy mengakui ada kalanya DKPP belum dapat memenuhi seluruh permintaan informasi dari media. Ia meminta maaf apabila dalam proses konfirmasi terdapat hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara terbuka.

"Karena memang ada kode etik yang harus kita lindungi, ada kode etik yang harus kita taati sehingga kita tidak bisa membuka seluruh cerita sebelum kita sidangkan," ujarnya.

Ia menjelaskan setiap perkara dugaan pelanggaran etik harus melewati tahapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, informasi tertentu baru dapat dipublikasikan setelah proses persidangan berlangsung. Heddy menegaskan DKPP tetap berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan informasi tanpa mengabaikan aturan yang mengikat proses penegakan etik.

Selain itu, ia juga menilai DKPP dan insan pers memiliki kesamaan, yakni sama-sama bekerja berdasarkan kode etik profesi. Menurutnya, kesamaan tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat hubungan kemitraan.

Melalui kegiatan media gathering, Heddy berharap komunikasi antara DKPP dan para jurnalis semakin erat sehingga kedua pihak dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional.

"Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun sinergi agar antara DKPP dan teman-teman media, teman-teman jurnalis bisa bekerja seiring sejalan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

#DKPP #Pemilu #Media Massa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - 1 jam, 44 menit lalu
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti
Masyarakat dapat mendaftar lomba ini dengan menyertakan karyanya paling lambat tanggal 31 Mei 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan