DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan dan kinerja DKPP tidak akan dikenal luas tanpa dukungan pemberitaan media.

"Tanpa teman-teman semua, DKPP itu dianggap tidak ada. Kami tidak mungkin jalan satu-satu menyampaikan ini loh putusan kami. Jadi terima kasih atas kerja samanya selama ini," kata Heddy dalam kegiatan media gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/7).

Heddy menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang selama ini membantu menyebarluaskan informasi mengenai putusan maupun aktivitas penegakan etik yang dilakukan DKPP. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Baca juga:

DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti


Meski begitu, Heddy mengakui ada kalanya DKPP belum dapat memenuhi seluruh permintaan informasi dari media. Ia meminta maaf apabila dalam proses konfirmasi terdapat hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara terbuka.

"Karena memang ada kode etik yang harus kita lindungi, ada kode etik yang harus kita taati sehingga kita tidak bisa membuka seluruh cerita sebelum kita sidangkan," ujarnya.

Ia menjelaskan setiap perkara dugaan pelanggaran etik harus melewati tahapan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, informasi tertentu baru dapat dipublikasikan setelah proses persidangan berlangsung. Heddy menegaskan DKPP tetap berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan informasi tanpa mengabaikan aturan yang mengikat proses penegakan etik.

Selain itu, ia juga menilai DKPP dan insan pers memiliki kesamaan, yakni sama-sama bekerja berdasarkan kode etik profesi. Menurutnya, kesamaan tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat hubungan kemitraan.

Melalui kegiatan media gathering, Heddy berharap komunikasi antara DKPP dan para jurnalis semakin erat sehingga kedua pihak dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional.

"Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun sinergi agar antara DKPP dan teman-teman media, teman-teman jurnalis bisa bekerja seiring sejalan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing," pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

#DKPP #Pemilu #Media Massa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Djarum Caplok Narasi, Semua Saham Najwa Shihab dkk Dilepas
Konglomerasi raksasa Grup Djarum resmi mengambil alih kendali penuh PT Narasi Citra Sahwahita, entitas perusahaan yang menaungi media digital populer, Narasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Djarum Caplok Narasi, Semua Saham Najwa Shihab dkk Dilepas
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Bagikan