Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih belum memasuki tahap panitia kerja (panja). Saat ini Komisi II masih menghimpun masukan sekaligus menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan.

Hal itu disampaikan Rifqi seusai rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Rifqi mengatakan, berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen. Pertemuan tersebut nantinya dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Setelah konsultasi dengan pimpinan DPR, kami diminta segera bertemu dengan berbagai partai nonparlemen. Sekarang kami mencocokkan jadwal," kata Rifqi.

Baca juga:

Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat



Meski begitu, ia mengakui Komisi II saat ini juga dibebani sejumlah agenda yang dinilai lebih mendesak. Salah satunya berkaitan dengan kondisi ekonomi, maraknya PHK, hingga upaya memastikan PPPK di daerah tidak kehilangan pekerjaan.

"Ini lebih urgen, lebih memiliki dampak kemanusiaan. Bukan berarti RUU Pemilu kami kesampingkan," ujarnya.

Menurut Rifqi, perhatian terhadap persoalan tersebut juga berkaitan dengan pembahasan siklus APBN 2027. Ia menilai apabila pembahasannya terlambat, dampaknya bisa dirasakan banyak pihak, terutama aparatur di daerah.

Saat ditanya apakah RUU Pemilu akan mulai dibahas tahun ini, Rifqi menjelaskan regulasi tersebut memang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Namun, pembentukan Panja masih harus menunggu keputusan pimpinan DPR.

"Semua harus dirembukkan dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan Bamus. Itu di luar kewenangan Komisi II," jelasnya.

Ia menegaskan tugas Komisi II saat ini yaitu memastikan seluruh persiapan pembahasan telah rampung. Salah satunya melalui penyusunan DIM yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan DPR sebagai bahan untuk menentukan langkah pembahasan berikutnya.

Dengan demikian, menurut Rifqi, Komisi II tetap melanjutkan persiapan RUU Pemilu sambil menyesuaikan dengan agenda prioritas DPR yang saat ini lebih difokuskan pada persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan.(Pon)

Baca juga:

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
















#Pemilu #RUU Pemilu #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Bagikan