Frengky Aruan
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tito menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk terkait mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pilkada.
Menurut Tito, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menunjukkan adanya persoalan mendasar yang harus dibenahi dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Jawab saya cuma satu aja, yang milih siapa, sudah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat, iya, kan,” kata Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).
Tito mengatakan, fakta bahwa sejumlah kepala daerah hasil pilkada langsung tersandung kasus hukum memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem rekrutmen pemimpin melalui pemilihan langsung.
Mantan Kapolri itu menilai pilkada langsung belum tentu menjamin terpilihnya sosok pemimpin yang memiliki kualitas baik dan integritas tinggi.
“Artinya apa, apakah ini ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” ujarnya.
Baca juga:
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Ia menjelaskan, persoalan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi tidak bisa hanya dilihat dari kasus per kasus semata. Menurutnya, jika kejadian serupa terus berulang dalam waktu yang berdekatan, maka terdapat persoalan sistematis yang harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Kemudian kedua masalah kesejahteraan, moral hazard, integritas dan lain-lain, tapi saya berpikir tidak hanya melihat case saja. Ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya, artinya ada problemnya yang sistematis, ada problem mendasar,” kata Tito.
Tito menduga salah satu akar persoalan tersebut terletak pada sistem rekrutmen politik dalam pemilihan kepala daerah. Ia menyebut, meskipun pilkada langsung memiliki sejumlah sisi positif karena memberi ruang partisipasi rakyat secara luas, sistem tersebut juga menyimpan berbagai kelemahan.
Salah satu kelemahan yang disorot Tito adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk mengikuti kontestasi pilkada. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi mendorong munculnya praktik-praktik tidak sehat dalam proses politik.
“Mungkin salah satunya mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung pilkada. Di satu sisi ada baik, ada positifnya, ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Sebanyak 11 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang Agustus 2025-April 2026 itu terdiri dari sembilan bupati, satu wali kota, dan satu gubernur. (Pon)
