Mendagri Tito: ASN Lulusan IPDN Jangan Kerja Untung-untungan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2019
Mendagri Tito: ASN Lulusan IPDN Jangan Kerja Untung-untungan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai pelantikan Muda Praja di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31-10-2019). ANTARA/Feri Purnama

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak boleh bekerja secara untung-untungan.

Menurut Tito, ASN terutama lulusan IPDN harus bisa bekerja maksimal dengan didasari teori dan wawasan yang memumpuni dalam mengambil kebijakan.

Baca Juga:

Tugas Baru Jenderal Tito di Kabinet Jokowi Bersihkan ASN Radikal

"Untuk itulah para kader lulusan IPDN harus menjadi pengambil kebijakan yang memiliki wawasan teoritik yang kuat, jadi nanti tidak bersifat untung-untungan, tetapi sudah dikaji," kata Tito, saat pelantikan Muda Praja Angkatan XXX IPDN Tahun 2019 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jabar, Kamis (31/10).

Tito juga mengingatkan ASN sudah harus mulai mengubah cara berpikir yang tadinya sebagai penguasa harus menjadi abdi negara yang siap melayani rakyat. Pegawai negara, lanjut dia, dituntut memiliki mental dan kecerdasan yang baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.

"Memiliki mental yang baik yang melayani rakyat, bukan sebagai penguasa, dan memiliki wawasan akademik dan kecerdasan yang kuat," imbuh mantan Kapolri dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Ini Alasan Praja IPDN Harus Aware Proxy War dan Kompetisi Global

IPDN
Praja IPDN (dok: IPDN)

Mendagri menyebutkan sebanyak 1.608 muda praja IPDN merupakan orang pilihan dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melewati tahapan seleksi ketat. Kata dia, praja pilihan itu merupakan awal kehidupan baru untuk menjadi pemimpin bangsa pada masa akan datang.

"Pada masa yang akan datang harapan menjadi pemimpin yang baik. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini," puji Tito.

"ASN jangan hanya memahami teori-teori, tapi juga memiliki fisik yang baik, mental, dan moral yang baik pula karena akan menjadi teladan revolusi mental bagi masyarakat," tutup purnawirawan polisi jenderal bintang 4 itu. (*)

Baca Juga:

ASN Terpapar Ajaran Khilafah Diminta Mengundurkan Diri

#IPDN #Aparatur Sipil Negara (ASN) #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Cuaca ekstrem melanda Jakarta. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi ASN dan pegawai swasta hingga 28 Januari 2026. Ini aturan lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Praja IPDN Gencarkan Bersih-Bersih di Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan
Sebanyak 1.138 praja IPDN dikirim ke Aceh Tamiang untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan yang terdampak banjir.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Praja IPDN Gencarkan Bersih-Bersih di Kantor Pemerintah Aceh, Pelayanan Publik Segera Berjalan
Indonesia
1.138 Praja IPDN Dikerahkan Bersihkan Lumpur Banjir di Aceh Tamiang
Para praja ini diperintahkan membantu untuk membersihkan kantor-kantor dinas terdampak bencana banjir dan longsor, sehingga layanan publik bisa segerah pulih kembali.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
1.138 Praja IPDN Dikerahkan Bersihkan Lumpur Banjir di Aceh Tamiang
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bagikan