Tugas Baru Jenderal Tito di Kabinet Jokowi Bersihkan ASN Radikal?
Wisnu Cipto - Selasa, 22 Oktober 2019
Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: MP
MerahPutih.com - Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta meyakini Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan mengisi jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo mendatang. Kapolri bakal diminta Jokowi untuk memberantas paham radikal yang diterangai mulai mewabah di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pak Tito cocok ke kemendagari karena isu radikalisme di kalangan ASN. Meski jumlah tak besar tapi itu menggangu," kata Stanislaus, kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (22/10).
Baca Juga:
Stanislaus beranggapan Tito cocok mengisi posisi Mendagri karena keberhasilannya mendorong profesionalisme polisi. Kini, kata dia, institusi Bhayangkara ini malah mendapatkan nilai kepercayaan publik sangat tinggi.
"Pak Tito cocok dibanyak tempat. Dia punya kemampuan reformasi Polri melalui Promotoer dan membuat polri lebih profesional," tutur pakar Intelijen itu.
"Harapannya Tito mampu mereformasi Kemendagri menjadi lebih baik. Dia bisa saja menempati Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, saya melihat cocoknya ke Mendagri," imbuh Stanilaus.
Namun, Stanislaus melihat Tito seperti berat melepas jabatannya sebagai Kapolri karena merasa masih memiliki banyak PR di Polri dan usia pensiunnya masih lama.
"Habit pak Tito ke Polri. Dia merasa ada PR yang perlu dibenahi. Usia beliau masih panjang sehingga kesempatannya memperbaiki Polri masih banyak," tutup pria yang tengah menjalani studi doktoral di Universitas Indonesia itu. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan