Tugas Baru Jenderal Tito di Kabinet Jokowi Bersihkan ASN Radikal?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 22 Oktober 2019
Tugas Baru Jenderal Tito di Kabinet Jokowi Bersihkan ASN Radikal?

Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: MP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta meyakini Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan mengisi jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo mendatang. Kapolri bakal diminta Jokowi untuk memberantas paham radikal yang diterangai mulai mewabah di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pak Tito cocok ke kemendagari karena isu radikalisme di kalangan ASN. Meski jumlah tak besar tapi itu menggangu," kata Stanislaus, kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (22/10).

Baca Juga:

Kapolri Tito 'Naik Kelas'

Stanislaus beranggapan Tito cocok mengisi posisi Mendagri karena keberhasilannya mendorong profesionalisme polisi. Kini, kata dia, institusi Bhayangkara ini malah mendapatkan nilai kepercayaan publik sangat tinggi.

"Pak Tito cocok dibanyak tempat. Dia punya kemampuan reformasi Polri melalui Promotoer dan membuat polri lebih profesional," tutur pakar Intelijen itu.

Tito karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat bertandang ke Istana Negara bertemu Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

"Harapannya Tito mampu mereformasi Kemendagri menjadi lebih baik. Dia bisa saja menempati Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, saya melihat cocoknya ke Mendagri," imbuh Stanilaus.

Namun, Stanislaus melihat Tito seperti berat melepas jabatannya sebagai Kapolri karena merasa masih memiliki banyak PR di Polri dan usia pensiunnya masih lama.

"Habit pak Tito ke Polri. Dia merasa ada PR yang perlu dibenahi. Usia beliau masih panjang sehingga kesempatannya memperbaiki Polri masih banyak," tutup pria yang tengah menjalani studi doktoral di Universitas Indonesia itu. (Knu)

Baca Juga:

Jenderal Tito Karnavian Segera Lepas Jabatan Kapolri

#Tito Karnavian #Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bagikan