Kapolri Tito 'Naik Kelas' Ditawari Jadi Menteri?
Angga Yudha Pratama - Senin, 21 Oktober 2019
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: MP/Kanu
Merahputih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian merapat ke Istana Kepresidenan hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kapolri di hari yang sama dengan sejumlah tokoh yang diduga calon menteri Kabinet Kerja Jilid 2 datang menghadap.
Kepada wartawan, Tito mengaku tidak tahu pasti alasan Presiden Jokowi menyuruh datang. Saat ditanya apa terkait tawaran naik kelas untuk mengisi jabatan menteri, Kapolri menjawab diplomatis.
"Saya belum tahu. Saya dipanggil saya pikir berkaitan dengan keamanan," kata Tito, seraya berjalan masuk ke dalam Istana, Senin (21/10).
Baca Juga:
Jenderal bintang empat itu tiba di Istana, sekitar pukul 12.10 WIB, bersama sejumlah pejabat kepolisian lain seperti Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dan Koorspripim Kapolri, Kombes Ferdy Sambo.
Tito adalah tokoh keenam yang dipanggil pada hari ini. Sebelumnya sudah ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama dan pendiri Mahaka Group Erick Thohir.
Adapun, jika benar Tito ditawari posisi menteri, dirinya harus melepas jabatan Kapolri yang kini diemban. Beberapa nama calon pengganti Kapolri memang sempat santer beredar, antara lain Kabareskrim Komjen Idham Azis hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali