Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Mendagri Tito Karnavian.(foto: SKK Kemendagri)
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. TKD 2026 tercatat turun 29,34 persen menjadi Rp 650 triliun dari Rp 919,9 triliun pada APBN 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan, dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
“Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang," kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di Jakarta Pusat, Jumat (31/10).
Tito menyarankan semua pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana yang tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan. "Belanjanya harus diefisiensikan terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan," ucapnya.
Dia juga menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat. Daripada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, tak mendesak atau penting. "Nah, ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru," jelas Tito.
Baca juga:
Mantan Kapolri ini meminta pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien menggunakan anggaran. Selama ini masih kerap ditemukan pemborosan dalam belanja birokrasi, seperti untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi makanan-minuman.
“Dalam menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, satu tipsnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja,” tutup Tito.(knu)
Baca juga:
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera