Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - 2 jam, 7 menit lalu
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026

Prajurit TNI bersama petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh, Kamis (25/12/2025). Pemerintah b

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bencana yang melanda wilayah Sumatera terutama Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, diproyeksikan membuat kerugiaan mencapai puluhan triliun.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera untuk periode 2025 hingga 2028 mencapai hampir Rp 74 triliun.

Anggaran tersebut, dari hasil rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) kami yang sedang dibahas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian untuk Provinsi Aceh sebesar Rp 39,89 triliun, Sumatera Utara Rp 15,21 triliun, dan Sumatera Barat Rp 18,88 triliun.

Baca juga:

Perparah Bencana di Sumatera Utara, 6 Perusahaan Digugat KLH

Dody mengatakan, pada 2025 ini sudah terealisasi anggaran tanggap darurat sebesar Rp 576 miliar, dan pada tahun anggaran 2026 ini Kementerian PU masih memerlukan anggaran untuk tanggap darurat sebesar Rp 4,27 triliun. Sementara untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya yaitu sebesar Rp 24,55 triliun di tahun 2026.

"Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus berlanjut hingga tahun anggaran 2028 dengan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2027 yaitu sebesar Rp28 triliun dan tahun anggaran 2028 sebesar Rp16,22 triliun," katanya.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) reguler bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako (BPNT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (*)

#Banjir Sumatra #APBN #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bansos Rp 600 Ribu Daerah Bencana Sumatera Cair Februari, Pas Bulan Ramadan
Penyaluran bansos melalui perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Wisnu Cipto - 1 jam, 4 menit lalu
Bansos Rp 600 Ribu Daerah Bencana Sumatera Cair Februari, Pas Bulan Ramadan
Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 38 menit lalu
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 7 menit lalu
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
Perparah Bencana di Sumatera Utara, 6 Perusahaan Digugat KLH
KLH bekerja sama dengan Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana beberapa perusahaan yang beroperasi di Aceh dan Sumatra Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Perparah Bencana di Sumatera Utara, 6 Perusahaan Digugat KLH
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Korban Banjir Sumatera, Sebelum Ramadan Janji Rampung
Kementerian PU tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan huntara di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan progres 98,75 persen
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara Korban Banjir Sumatera, Sebelum Ramadan Janji Rampung
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
Indonesia
Transfer Daerah ke Aceh, Sumut dan Sumbar Tidak Jadi Dipotong, DPR: Percepat Pemulihan dari Bencana
Usulan tersebut disetujui Presiden RI Prabowo Subianto, usai rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026) sore.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Transfer Daerah ke Aceh, Sumut dan Sumbar Tidak Jadi Dipotong, DPR: Percepat Pemulihan dari Bencana
Bagikan