Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI Eka Widodo menilai rencana penurunan transfer ke daerah (TKD) pada 2027 dari sekitar Rp 900 triliun menjadi Rp 600 triliun perlu dikaji secara mendalam. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
"Di tengah meningkatnya beban pemerintah daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penyelesaian pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengurangan TKD justru berpotensi memperlambat pelayanan publik serta menghambat akselerasi pembangunan nasional," kata Eka Widodo kepada wartawan, Kamis (25/6).
Edo, sapaan akrab Eka Widodo, menegaskan roh pembangunan Indonesia berada di daerah. Pemerintah pusat tidak mungkin bekerja sendiri dalam mewujudkan target-target pembangunan nasional. Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air.
"Negara maju dibangun dari daerah yang kuat. Pemerintah pusat ialah arsitek pembangunan, tetapi daerah merupakan fondasi utamanya. Oleh karena itu, jangan sampai ruang fiskal daerah justru dipersempit ketika tanggung jawab yang harus dijalankan semakin besar," ujarnya.
Menurut Edo, TKD bukan sekadar komponen belanja negara, melainkan investasi strategis bagi pembangunan nasional. Dana yang ditransfer ke daerah akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, perbaikan irigasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Baca juga:
"Setiap rupiah yang ditransfer ke daerah akan menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih berkualitas, sawah yang lebih produktif, dan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat," tegasnya.
Edo mengingatkan upaya efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kemampuan daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, efisiensi seharusnya dimulai dari pemangkasan belanja birokrasi yang tidak produktif, pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak, rapat-rapat seremonial, dan program kementerian yang tumpang tindih.
Edo mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan TKD melalui penerapan transfer berbasis kinerja (performance-based transfer). Dalam skema tersebut, daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, menarik investasi, memperbaiki kualitas pendidikan, serta menurunkan angka kemiskinan harus memperoleh insentif fiskal yang lebih besar.
"Hal yang dibutuhkan bukan memangkas TKD, melainkan memperbaiki kualitas penyalurannya agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong kompetisi positif antardaerah," katanya.
Edo menilai TKD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong inovasi daerah, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing nasional.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program prioritas pemerintahan, termasuk pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah.(Pon)
Baca juga:
Pemkot Solo Terapkan WFA ASN akibat TKD Dipangkas, Wamendagri Bima Minta Kaji Ulang
