Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen

Pelatihan calon Manajer Kopdes Merah Putih/ TNI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - INSIDEN meninggalnya sejumlah calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat pelatihan menuai sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, mendorong adanya evaluasi.

Menurut Imas, kegiatan retret pada dasarnya merupakan langkah yang baik untuk membangun kedisiplinan, ketangguhan mental, semangat pengabdian, serta komitmen kerja para calon manajer yang nantinya akan menjadi ujung tombak pengembangan koperasi di daerah masing-masing.

"Di masa depan, perlu ada penyempurnaan dalam proses seleksinya," ujar Imas di Jakarta, dikutip Kamis (25/6).

Legislator Fraksi PKB itu mengusulkan, sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan fisik peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang membutuhkan daya tahan dan kondisi kesehatan tertentu.

Baca juga:

Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal saat Pelatihan, Kemenhan: Screening Kesehatan sudah Ketat



"Ini harus diperkuat. Kalau terdapat riwayat penyakit tertentu atau kondisi fisik yang dinilai tidak memungkinkan untuk mengikuti aktivitas dengan intensitas tinggi, perlu diberikan alternatif pembinaan yang lebih sesuai," katanya.

Imas menegaskan usul tersebut bukan untuk mengurangi kualitas pembinaan maupun semangat pembentukan karakter calon manajer. Sebaliknya, langkah itu diperlukan agar proses penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dapat berjalan secara lebih aman, terukur, dan inklusif.

Ia mengaku sangat prihatin atas musibah yang menimpa dua calon manajer tersebut. Menurutnya, para peserta merupakan sosok-sosok yang telah menunjukkan komitmen untuk mengabdi dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi kerakyatan melalui KDKMP. "Kehilangan ini tentu menjadi duka bagi keluarga dan juga bagi upaya kita bersama dalam memperkuat ekonomi rakyat," ujarnya.

Imas berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi yang konstruktif bagi seluruh pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari kualitas pembinaan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam melindungi keselamatan dan kesehatan setiap peserta.

"Dengan demikian, tujuan mencetak manajer koperasi yang tangguh dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keselamatan," pungkasnya.(knu)


Baca juga:

30 Ribu Manajer Koperasi Desa Merah Putih Urus Operasional, Tanggung Jawab Tetap Dipengurus

#KDMP #Koperasi Desa Merah Putih #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Uang Bansos Didorong untuk Buka Usaha, Diberdayakan lewat Kopdes
KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dilibatkan sebagai anggota koperasi dan mendapat dukungan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Uang Bansos Didorong untuk Buka Usaha, Diberdayakan lewat Kopdes
Bagikan