Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI menyatakan menyetujui pengalokasian anggaran Rp 4,5 triliun pada 2027 untuk pendanaan pembangunan hingga pemberdayaan pesantren di seluruh Indonesia.
Nanti ada Direktorat Baru (di Kemenag) yaitu Direktur Pondok Pesantren (Pontren),
kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar di Banda Aceh, Rabu (25/6).
Dia mengatakan hal itu setelah rapat kerja spesifik Komisi VIII DPR RI terkait dengan tenaga kependidikan bersama Kanwil Kemenag Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Penganggaran ini, untuk menangani pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, terutama daerah yang memiliki banyak tempat pendidikan Islam tersebut, seperti Aceh dan Jawa Timur.
Baca juga:
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Ia menjelaskan, sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Dengan adanya Dirjen Pontren tersebut, diharapkan semua pesantren mendapatkan biaya operasional, bahkan lebih besar dari yang sudah-sudah.
Karena pesantren dan madrasah ini adalah pendidikan pertama di Indonesia dari zaman kolonial. Jadi, kita harus membantu dan mendorong pemerintah jangan main-main untuk membantu pesantren,
kata Ansory.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag Basnang Said menyampaikan, anggaran yang telah dialokasikan tersebut nantinya untuk membantu kebutuhan operasional pendidikan di pesantren.
Tentu nanti alokasinya untuk kepentingan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) pesantren pesantren, madrasah serta untuk kesejahteraan para guru-guru,
ujarnya.
Selain operasional, anggaran tersebut nantinya bukan hanya untuk bantuan operasional pendidikan, melainkan diperuntukkan juga untuk pengembangan Ma'had Aly (kampus di pesantren), serta pembuatan sanitasi, hingga asrama pesantren.
Kita coba mengikhtiarkan anggaran merenovasi asrama pesantren, mendirikan Ma'had Aly yang sebenarnya setara dengan perguruan tinggi IAIN atau UIN,
ujarnya.
