Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KOMISI IX DPR RI mengkritik keras rendahnya cakupan imunisasi anak di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/6). Ia menyoroti disparitas data capaian vaksinasi nasional yang memperlihatkan wilayah 3T terus berada di posisi terbawah.
"Ini harus menjadi perhatian serius karena rendahnya cakupan imunisasi berpotensi meningkatkan risiko kemunculan kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Kami meminta pemerintah mengintensifkan strategi jemput bola di daerah-daerah 3T," ujar Neng Eem.
Neng Eem membeberkan hambatan utama di wilayah terpencil bukan sekadar keengganan masyarakat, melainkan kendala struktural seperti tingginya biaya transportasi, jarak tempuh yang ekstrem menuju fasilitas kesehatan, hingga minimnya literasi kesehatan masyarakat. Kendala-kendala geografis itulah yang membuat model pelayanan pasif tidak lagi relevan.
Baca juga:
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
"Di daerah 3T, biaya sosialisasi lebih besar, akses transportasi lebih sulit, dan tenaga kesehatan sering kali harus mendatangi langsung masyarakat. Tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi," tegas anggota legislatif asal Jawa Barat tersebut.
Lebih lanjut, ia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat pengawasan distribusi logistik dan menjamin keandalan sistem rantai dingin (cold chain) vaksin hingga ke titik paling pelosok. Kemenkes juga diminta menambah jumlah serta kompetensi vaksinator di daerah-daerah yang capaian imunisasinya masih merah.
Di sisi lain, Neng Eem menuntut pembenahan pada aspek administrasi melalui integrasi data pelaporan imunisasi nasional yang valid, termasuk yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan swasta.
"Ketersediaan vaksin harus terjamin hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jangan sampai ada anak yang kehilangan hak memperoleh imunisasi hanya karena persoalan distribusi," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
