Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo

Illustrasi kapal tenggelam (antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KOMISI V DPR RI bakal memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Pelindo, hingga operator kapal untuk mengusut insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura yang menewaskan lima penumpang.


Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut dijadwalkan digelar pada 19 Agustus 2026. Menurutnya, DPR ingin meminta penjelasan langsung dari seluruh pihak terkait mengenai penyebab kecelakaan laut tersebut.


"Kami akan panggil Kementerian Perhubungan Rabu 19 Agustus. Kami akan mengundang Menteri Perhubungan, kemudian KNKT, Pelindo, serta pihak penyedia jasa yang punya kapal. Kami akan undang semua ke DPR untuk kami mintai keterangan terkait dengan kecelakaan Mutiara Sentosa 2 ini," kata Lasarus, Rabu (5/8).


Selain meminta penjelasan, Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.



Baca juga:

5 Penumpang Tewas, Menko AHY Kejar Investigasi Kebakaran KM Mutiara Sentosa

Lasarus menilai insiden tersebut menjadi bukti kelemahan pengawasan pemerintah terhadap aspek keselamatan pelayaran. Padahal, izin kapal berlayar sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. "Menurut saya cukuplah sudah. Kejadian yang sudah-sudah jadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah yang punya tanggung jawab karena otorisasi kapal boleh berlayar atau tidak ada di pemerintah," ujarnya.


Ia mengungkapkan Komisi V telah berulang kali mengingatkan Kemenhub agar memperkuat pemeriksaan kelayakan kapal melalui ramp check. Namun, pengawasan dinilai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.


"Ini bukti kelemahan pengawasan pemerintah terhadap keselamatan pelayaran. Kita sudah mengingatkan lama, tapi tidak dilaksanakan. Korelasinya tidak munculnya anggaran ramp check yang cukup," katanya.


Lasarus juga menyoroti ketidaksesuaian antara jumlah penumpang dan data manifes KMP Mutiara Sentosa 2. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pengawasan di pelabuhan belum berjalan optimal. "Masa KSOP menyuruh kapal berlayar, kemudian antara data yang dia pegang dan jumlah orang yang naik kok tidak sama? Makanya wajib hukumnya tahu berapa manifes orang yang berangkat," tegasnya.


KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu (2/8). Kepanikan membuat banyak penumpang melompat ke laut.


Basarnas menyatakan operasi pencarian telah dihentikan setelah validasi data penumpang selesai. Total 238 orang berhasil dievakuasi, sementara lima penumpang dinyatakan meninggal dunia.(Pon)




Baca juga:

KNKT Kesulitan Investigasi Penyebab Kapal Mutiara Sentosa Jika Bangkai Kapal Tidak Ditemukan








#Kecelakaan Kapal #DPR RI #KNKT
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - 39 menit lalu
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 16 menit lalu
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Bagikan