DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026

Ilustrasi ojek online. (Foto: dok. Gojek)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI bertemu dengan manajemen Gojek dan Grab Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6). Dari pertemuan tersebut, kedua perusahaan transportasi online sepakat memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sementara dari pihak perusahaan hadir Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo serta CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

DPR Bahas Komisi yang Lama Dinanti Mitra Pengemudi

Dasco mengatakan pertemuan tersebut membahas penerapan komisi kendaraan transportasi online roda dua yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi.

"Saya bersama dengan manajemen GoTo dan Grab tadi sudah mengadakan pembicaraan mengenai pemberlakuan tarif atau komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi," kata Dasco.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam menjawab aspirasi mitra pengemudi terkait besaran potongan yang dikenakan oleh aplikator.

Baca juga:

Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik

Gojek Terapkan Komisi 8 Persen untuk GoRide

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Catherine Hindra Sutjahyo mengumumkan Gojek akan mulai menerapkan komisi 8 persen untuk layanan GoRide mulai 1 Juli 2026.

Mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide,

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

"Jadi ini akan efektif tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8 persen potongan komisi ini," katanya.

Baca juga:

Ikuti Arahan Prabowo, GoTo Turunkan Potongan Mitra Ojol Jadi 8 Persen

GrabBike Ikut Turunkan Potongan Komisi

Kebijakan serupa juga akan diterapkan oleh Grab Indonesia.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyatakan layanan GrabBike akan memberlakukan potongan komisi 8 persen mulai awal Juli 2026.

Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike. Implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi.

Tindak Lanjut Kebijakan Presiden

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang sebelumnya diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026.

Saat itu, pemerintah mengubah struktur komisi antara perusahaan aplikasi dan mitra transportasi online melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, potongan komisi terhadap mitra pengemudi diturunkan dari 20 persen menjadi 8 persen. (Pon)

#Ojol #Tarif Ojol #Ojek Online #DPR RI #GoTo #Grab
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan