Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Kesepakatan ini berfokus menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.
Baca juga:
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pembahasan ini siap menjadi fondasi utama penyusunan Nota Keuangan dan dijadwalkan meluncur ke publik lewat pidato resmi Presiden Prabowo Agustus mendatang.
Sebagaimana sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, asumsi makro untuk APBN menjadi dasar nota keuangan telah ditetapkan,
Said dalam rapat kerja bersama para menteri koordinator, Senin (22/6).
Peta Target Ekonomi Makro 2027
Otoritas fiskal membidik sasaran optimis namun tetap realistis guna menghadapi tantangan pasar global. Penguatan iklim investasi dan perluasan lapangan kerja menjadi fokus utama dalam menekan angka kemiskinan. Pemerintah bersama legislatif berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap sehat demi kesehatan jangka panjang kas negara.
Berikut rincian indikator utama asumsi makro RAPBN 2027 hasil kesepakatan bersama:
-
Target Pertumbuhan Ekonomi: Berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
-
Laju Inflasi Domestik: Dipatok terkendali pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen.
-
Nilai Tukar Rupiah: Diproyeksikan bergerak dalam rentang Rp16.800 – Rp17.500 per dolar AS.
-
Suku Bunga SBN (Tenor 10 Tahun): Ditetapkan pada angka 6,5 hingga 7,3 persen.
-
Defisit Anggaran PDB: Dibatasi ketat pada kisaran 1,8 sampai 2,4 persen terhadap PDB.
Alokasi Anggaran Gurita Tujuh Kemenko
Selain menyetujui angka makro, rapat kerja turut mengetok pagu anggaran untuk menyokong operasional kabinet gemuk.
Distribusi dana bertujuan memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan program prioritas mencakup ketahanan pangan, hukum, kemaritiman, hingga pemberdayaan masyarakat.
Menariknya, parlemen membuka pintu selebar-lebarnya bagi kementerian koordinator mengajukan dana tambahan jika mendesak.
Postur pembagian pagu anggaran tujuh kementerian koordinator Tahun Anggaran 2027:
-
Kemenko Bidang Perekonomian: Mendapat alokasi dana sebesar Rp664 miliar.
-
Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Menerima jatah modal Rp620,9 miliar.
-
Kemenko Bidang Pangan: Mengantongi anggaran pertahanan pangan Rp509,3 miIiar.
-
Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Memperoleh dukungan dana Rp392,2 miliar.
-
Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan: Mendapat porsi Rp338,8 miliar.
-
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Dialokasikan dana Rp304,1 miliar.
-
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Mengelola anggaran Rp276,8 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengingatkan peserta rapat mengenai urgensi kelanjutan proyek fisik antardaerah. Sektor ini dinilai krusial sebagai fondasi distribusi logistik nasional.
Baca juga:
Pimpinan Lembaga Negara Kompak Hadiri Rapat Paripurna DPR soal RAPBN 2027
“Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” tutur pria kerap disapa AHY tersebut memberikan argumentasi penutup.
