Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti tekanan ekonomi nasional akibat mahalnya dolar AS, tingginya yield SBN, dan merosotnya IHSG.

Banggar DPR membantah isu APBN 2026 tinggal Rp 120 triliun. Sebaliknya, pendapatan naik sebesar 10,5 persen.

Program MBG kini sudah menembus 26 ribu SPPG. Banggar DPR menyoroti masih adanya kendala di lapangan.

Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya angka exclusion error dan inclusion error

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menilai impor 105.000 pikap oleh PT Agrinas berpotensi gerus PDB Rp 39 triliun dan rugikan industri otomotif nasional.

Banggar DPR kritik rencana Agrinas impor 105 ribu mobil niaga dari India pakai APBN. Disebut berpotensi gerus PDB Rp39 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah karena berisiko memicu inflasi.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Undang-Undang APBN tahun 2025 pasal 31 ayat 2 menyatakan dana SAL bisa dikelola oleh negara selain Bank Indonesia.

Mereka tetap berhak menerima gaji dan tunjangan karena baik dalam tatib DPR ataupun UU MD3 tidak mengenal istilah nonaktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (kedua kiri), dan Anggito Abimanyu (kanan) mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Komisi D menyoroti perlunya efisiensi dalam proses lelang dan penjaminan kualitas penyedia barang/jasa

Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional