Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai rencana impor 105.000 mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tidak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan ekonomi Indonesia secara luas.
“Rencana mengimpor 105.000 mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” ujar Said di Jakarta, Kamis (26/2).
Said mengutip hasil kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan rencana impor tersebut berpotensi menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 39,29 triliun.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat:
- Menurunkan pendapatan masyarakat sekitar Rp 39 triliun
- Memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun
- Mengurangi pendapatan tenaga kerja di rantai pasok otomotif sebesar Rp 17,39 triliun
- Menekan penerimaan pajak bersih negara hingga Rp 240 miliar
Baca juga:
Impor 105 Ribu Kendaraan Rp 24,66 Triliun Disorot, Menkeu: Presiden Ingin Industri Dalam Negeri
Said yang juga merupakan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menilai aksi korporasi berupa pengadaan kendaraan niaga menggunakan dana APBN perlu dipertimbangkan kembali.
Pertanyakan Minimnya Keterlibatan Industri Dalam Negeri
Ia mempertanyakan langkah perusahaan yang dinilai belum menjalin komunikasi dengan pabrikan otomotif dalam negeri, termasuk dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Menurut Said, jumlah impor 105.000 unit pikap hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional sepanjang 2025. Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, kebijakan tersebut dinilai berpotensi:
- Mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional
- Menciptakan lapangan kerja baru
- Menghasilkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian
Baca juga:
Anggaran Negara Malah Perkaya India, DPR Minta Rencana Impor Mobil Niaga Agrinas Segera Disetop
Said juga menyoroti rencana pembelian kendaraan yang menggunakan dana APBN dan bersifat multiyears di tengah kondisi struktur fiskal yang terbatas.
Menurutnya, setiap belanja negara harus memperhitungkan manfaat ekonomi secara menyeluruh, termasuk dampak jangka panjang terhadap industri dan penerimaan negara.
Ia turut mempertanyakan aspek layanan purna jual kendaraan impor, seperti ketersediaan suku cadang dan jaringan perawatan. Menurutnya, harga pembelian yang lebih murah di awal belum tentu menjamin efisiensi dalam jangka panjang.
Sebelumnya, PT Agrinas berencana mengimpor 105.000 mobil pikap dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Pon)
