Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Ekonom Dorong BI Kurangi Ketergantungan SRBI untuk Perkuat Stabilitas Rupiah

Calon Gubernur BI, Destry Damayanti. (Foto: dok. BI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendorong Bank Indonesia (BI) mengubah strategi dalam menjaga stabilitas rupiah.

Ia meminta BI mengurangi ketergantungan terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan modal jangka pendek.

Pernyataan tersebut disampaikan Achmad menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo.

Baca juga:

Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo

Achmad menilai tekanan terhadap rupiah menunjukkan bahwa peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan belum cukup untuk mengubah persepsi investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Ia mencatat posisi SRBI pada 15 Juni 2026 mencapai Rp 1.021,13 triliun dengan kepemilikan investor nonresiden Rp 238,09 triliun.

Pada 20 Juli, kepemilikan nonresiden meningkat menjadi Rp 288,65 triliun atau 27,11 persen dari keseluruhan SRBI. Namun, rupiah masih berada di sekitar Rp 17.885 per dolar AS pada 21 Juli.

“Angka tersebut menunjukkan bahwa menawarkan imbal hasil tinggi belum berhasil mengubah penilaian investor terhadap Indonesia,” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (10/8).

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan bauran kebijakan, bukan sekadar memperbesar intervensi atau meningkatkan daya tarik instrumen moneter.

Baca juga:

Prabowo Kirim Surat ke DPR, Destry Damayanti Diusulkan Jadi Gubernur BI

Dorong Penguatan Investor Domestik

Achmad menyarankan BI mulai mengurangi ketergantungan terhadap SRBI dan modal jangka pendek.

Selain itu, ia mendorong perpanjangan struktur jatuh tempo instrumen serta penguatan basis investor domestik.

Ia juga mengingatkan perlunya menghindari persaingan yang tidak sehat antara SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN).

Di sisi lain, BI dinilai perlu membangun ekosistem devisa hasil ekspor yang memberikan insentif lebih kuat kepada eksportir agar menempatkan dan menggunakan devisanya di dalam negeri.

Fasilitas lindung nilai berbiaya rendah perlu dihubungkan dengan pembiayaan modal kerja rupiah dan platform pencocokan kebutuhan valuta asing eksportir serta importir,

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat.

Kebijakan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Sektor Produktif

Achmad juga mendorong agar kebijakan stabilisasi rupiah tidak berdampak merata terhadap pembiayaan sektor produktif.

Menurutnya, diperlukan desain kebijakan yang lebih selektif agar pengetatan moneter untuk menjaga nilai tukar tidak sekaligus menekan aktivitas ekonomi produktif.

Ia menilai pendekatan tersebut akan menjadi tantangan bagi Destry apabila nantinya mendapat persetujuan DPR sebagai Gubernur BI definitif.

“Bauran semacam itu membutuhkan pemimpin yang berani mempertanyakan instrumen lama, bukan sekadar menambah skalanya,” kata Achmad.

Menurut Achmad, posisi Gubernur BI tidak semestinya diberikan hanya berdasarkan senioritas, tetapi kepada figur yang mampu melahirkan arsitektur kebijakan baru untuk memperkuat rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor. (Knu)

#Ekonomi #Gubernur BI #Destry Damayanti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Setelah sempat melemah pada pagi hari, harga emas Antam kembali naik pada pembaruan sore.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Bagikan