Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti urgensi pembenahan sistem penyaluran subsidi tepat sasaran untuk menyelamatkan kesehatan APBN.
Kebijakan subsidi saat ini dinilai masih mengalami tingkat kesalahan distribusi yang sangat tinggi, sehingga membebani anggaran negara tanpa memberikan dampak maksimal bagi masyarakat miskin.
Masalah Akurasi Data dan Kebocoran Anggaran
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah tingginya angka exclusion error dan inclusion error. Fenomena ini merujuk pada adanya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, sementara kelompok mampu justru menikmati fasilitas subsidi tersebut.
Baca juga:
Setelah 20 Tahun, DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Usul Inisiatif
“Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya, Jumat (13/3).
Said menekankan bahwa kebocoran yang mencapai angka 80 persen tersebut merupakan sinyal merah bagi keuangan negara. Tanpa perbaikan sistematis, anggaran yang seharusnya menjadi bantalan sosial bagi rakyat kecil justru terserap oleh pihak yang secara ekonomi sudah mapan.
Solusi Teknologi Biometrik dan Evaluasi Industri
Untuk memutus rantai ketidaktepatan sasaran tersebut, Banggar DPR RI mengusulkan penggunaan teknologi mutakhir dalam sistem verifikasi. Penggunaan identifikasi biometrik dianggap menjadi solusi konkret untuk memastikan validitas data penerima manfaat secara real-time.
“Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan fingerprint atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik,” jelas Said.
Baca juga:
Panglima TNI Hidupkan Jabatan Kaster, DPR Tegaskan Bukan Dwifungsi ABRI
Selain memperketat verifikasi individu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong pemerintah segera mengevaluasi subsidi bagi sektor industri dan kelompok ekonomi atas. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperlebar ruang fiskal dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
“Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN,” tegasnya.
