Soffi Amira
MerahPutih.com - Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya di ruang Banggar, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Pertemuan tersebut membahas progres program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi capaian program tersebut. Hingga kini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah mencapai lebih dari 26.000 titik.
“Kami apresiasi karena sudah lebih dari 26 ribu SPPG,” kata Said.
Baca juga:
Kasus Keracunan MBG di Jakarta Timur, BGN Minta Maaf dan Tanggung Biaya Pengobatan Korban
Namun, Said mengakui pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait kepatuhan terhadap SOP di beberapa titik pelaksanaan.
Ia mengatakan, BGN telah mengambil langkah tegas dengan mencabut atau menangguhkan sejumlah titik yang tidak menjalankan prosedur dengan baik.
“Ada titik yang dicabut, ada juga yang di-suspend karena tidak sesuai SOP,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Banggar juga menyoroti kondisi fiskal negara. Said mengajak semua pihak memiliki sensitivitas yang sama terhadap tekanan anggaran dan mendorong adanya pembagian beban serta penajaman prioritas.
Baca juga:
Viral Video Susu MBG Gratis Dijual di Minimarket, Begini Penjelasan Kepala BGN
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, BGN telah berkontribusi dengan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 20 triliun.
“BGN juga sudah melakukan penajaman sampai Rp 20 triliun,” ucapnya.
Terkait adanya siswa di Kudus yang meminta anggaran MBG dialihkan untuk kesejahteraan guru, Said menegaskan hal itu merupakan kewenangan pemerintah, bukan DPR.
“Silakan pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik,” katanya.
Baca juga:
Pangkas Waktu Pemberian MBG, Pemerintah Klaim Hemat Rp 20 Triliun
Said menambahkan, DPR tetap dapat memberikan pandangan, tetapi keputusan akhir berada di tangan pemerintah sebagai pelaksana program.
Program MBG diharapkan terus berjalan optimal dengan perbaikan tata kelola agar manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat. (Pon)
