Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mengembangkan usaha pangan, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dan menyesuaikannya dengan kapasitas produksi masyarakat setempat.
Melalui pemetaan tersebut, kebutuhan pangan program dapat menjadi peluang bagi pengembangan usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah tempat MBG dilaksanakan.
JPPI Dorong Pemetaan Kebutuhan Pangan MBG
Menurut Ubaid, pemetaan kebutuhan pangan perlu mencakup berbagai komoditas, mulai dari beras, telur, ikan, sayuran, hingga bahan pangan lainnya dalam periode tertentu.
Jika kapasitas produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan program, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha baru untuk menutup kekurangan pasokan tersebut.
Dengan pendekatan ini, kebutuhan bahan pangan MBG diharapkan dapat terhubung dengan potensi produksi masyarakat. Perputaran anggaran program pun berpeluang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian daerah.
“Maka pemerintah daerah itu bisa mendorong apa saja sumber daya yang ada di daerah itu yang bisa dikembangkan dengan uang yang berputar di MBG ini,” kata Ubaid dalam diskusi di Jakarta, Senin (12/10).
Baca juga:
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Koordinasi SPPG Dinilai Penting
Selain memetakan kebutuhan dan kapasitas produksi pangan, Ubaid menilai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) perlu dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan MBG tidak berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan persaingan pasokan di wilayah yang sama.
Menurut Ubaid, pemerintah daerah dapat berperan menghubungkan kebutuhan setiap SPPG dengan sumber daya yang tersedia di daerah. Dengan demikian, potensi produksi dan usaha masyarakat dapat dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan program.
Ia menilai, pengelolaan yang terkoordinasi juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok pangan maupun pengembangan industri baru.
MBG Berpeluang Ciptakan Usaha dan Lapangan Kerja Baru
Ubaid menilai, koordinasi pemerintah daerah dapat membantu menghubungkan kebutuhan program MBG dengan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Selain membuka pasar bagi produsen pangan lokal, langkah tersebut berpeluang mendorong tumbuhnya usaha baru dan memperluas kesempatan kerja.
Semua SPPG yang ada di daerah itu kalau diorkestrasi oleh pemerintah daerah bisa memberdayakan berapa pengangguran, bisa menciptakan berapa lapangan pekerjaan, bisa menumbuhkan industri-industri yang baru,
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji.
Ia menegaskan, pelaksanaan MBG perlu memperhitungkan dampak ekonomi di sekitar lokasi program, bukan hanya kebutuhan operasional penyediaan makanan.
“Dengan koordinasi yang baik, anggaran MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Ubaid. (Knu)
