Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti tekanan yang tengah dihadapi perekonomian nasional. Mahalnya dolar AS, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus dijadikan bahan evaluasi bersama.
Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri,
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah
Jangan Hanya Salahkan Faktor Eksternal
Menurut Said, Indonesia tidak perlu terus menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan hawkish Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) maupun konflik di kawasan Teluk.
Baca juga:
Dolar Makin Ganas Bikin Rupiah Babak Belur, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Demi Jinakkan Pasar
Said menekankan pentingnya langkah konkret dan eksekusi kebijakan yang baik untuk menjaga stabilitas rupiah, pasar obligasi, dan pasar saham.
Banggar DPR pun memberikan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.
“Pemerintah jangan mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan harus memperkuat dialog dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya, dalam keterangan kepada media, Rabu (10/6).
Baca juga:
Rupiah Tembus Rp 18.176 dan IHSG Ambles 4%, Komisi XI DPR Ingatkan Efek Domino
Jaga Defisit dan Tata Kelola Fiskal
Rekomendasi kedua adalah menjaga kesehatan fiskal negara. Said mengapresiasi rencana pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB. Dia berharap realisasi defisit APBN tahun ini bisa lebih rendah dari target 2,68 persen dan realisasi tahun lalu sebesar 2,81 persen.
Ketua Banggar menekankan perlunya pembenahan tata kelola program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kapasitas pelaksana harus ditingkatkan, rantai pasok dibangun dengan sehat, serta program difokuskan pada sasaran prioritas.
Baca juga:
Perbaikan Tata Kelola Pasar Modal
Rekomendasi ketiga adalah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaiki tata kelola pasar modal. Said menyebut perlunya transparansi kepemilikan saham, peningkatan porsi saham publik atau free float di atas 15 persen, serta evaluasi terhadap organisasi regulator mandiri (SRO).
"Dapat mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global," tandas orang nomor satu di Banggar DPR itu. (Pon)
