Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menepis isu yang menyebut kondisi APBN 2026 dalam posisi terancam.
Ia memastikan, bahwa indikator ekonomi makro dan kinerja fiskal nasional saat ini masih menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tekanan global.
Lalu, ia juga menanggapi beredarnya kabar mengenai saldo APBN 2026 tinggal Rp 120 triliun.
“Perlu saya jelaskan bahwa Saldo APBN 2026 yang merupakan dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) APBN 2025 sebesar Rp 420 triliun," jata Said, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (11/5).
Baca juga:
BUMN PT PP Bangun 69 Dapur MBG Pakai Dana APBN Rp 507,80 Miliar
Ia menegaskan, bahwa anggaran tersebut masih utuh, hanya Rp 300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke Bank Himbara.
Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp 420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara.
“Sesuai ketentuan Undang Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," imbuhnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu melihat pertumbuhan ekonomi yang di luar ekspetasi, yakni sebesar 5,6 persen.
Baca juga:
DPR Tuntut Kemensos Buka-Bukaan soal Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu per Pasang
Adapun. salah satu faktornya adalah Ramadan dan Lebaran yang menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran sebagai penopang pertumbuhan
Sedangkan di sisi lain, belanja pemerintah yang biasanya baru bisa berjalan cepat di kuartal II, tetapi kali bisa lebih cepat, sehingga kuartal I 2026 belanja pemerintah bisa tumbuh 21,81 persen (yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen.
“Strategi ini patut kita apresiasi," jelas Abdullah.
Kemudian, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan (resiliensi) yang cukup baik, neraca perdagangan masih surplus, 5,5 miliar USD, terjaga positif selama 71 bulan serta pertumbuhan kredit pada perbankan secara umum masih tumbuh positif.
Baca juga:
Prabowo Sebut Anggaran Bansos Rp 500 Triliun, Soroti MBG dan Program 1 Juta Rumah
Tak hanya itu, kinerja APBN pada kuartal I 2026 menunjukkan angka yang positif. Pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen (yoy). Hal ini di topang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy).
"Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar, justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp 13.38 triliun. Dengan demikian pemerintah masih punya tabungan pajak lagi," ungkapnya.
Meski demikian, kata Said, ekonomi nasional pada kuartal II 2026 juga menghadapi tantangan dari faktor naiknya harga komoditas, tidak adanya variabel lebaran, serta ketiadaan low base factor pada kuartal II 2025.
Selain itu, tantangan juga ada di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena lifting migas yang turun, dan harga ICP yang rendah.
Keadaan itu akan berbalik di kuartal II 2026 karena harga minyak Bumi yang naik, dan operasi migas yang mulai bangkit di hulu. Sehingga, pengelolaan APBN harus lebih hati-hati. (knu)
