APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. (Foto: dok Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India menggunakan dana APBN agar dipertimbangkan ulang, bahkan dibatalkan.

Menurut Said, langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menekankan penguatan perekonomian domestik dan industri nasional.

“Rencana mengimpor 105 ribu mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (25/2).

Said menilai PT Agrinas belum sepenuhnya memahami arah pembangunan ekonomi yang berpihak pada penguatan industri dalam negeri.

Baca juga:

Rp 24,66 Triliun untuk Datangkan Mobil Pikap India, DPR: Impor Harus Jadi Opsi Terakhir

Ia mengingatkan bahwa sejak 2011, pertumbuhan industri manufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor manufaktur seharusnya menjadi andalan dalam mengembangkan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Dengan memilih opsi impor, Agrinas dinilai abai terhadap upaya memperbesar permintaan bagi produsen dalam negeri agar industri otomotif nasional dapat tumbuh lebih ekspansif.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tidak perlu dipikir ulang, tapi perlu dibatalkan,” tegasnya.

Potensi Kerugian Triliunan Rupiah

Said juga mengutip hasil perhitungan Celios yang dimuat di berbagai media. Dalam kajian tersebut, rencana impor mobil niaga berpotensi:

  • Menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun
  • Menurunkan pendapatan masyarakat
  • Memangkas surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun
  • Mengurangi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok otomotif hingga Rp17,39 triliun
  • Menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar

Baca juga:

Pemerintah Kena 'Semprot' DPR Usai Impor Ribuan Kendaran dari India Saat Penjualan Mobil Domestik Anjlok 7 Persen

Ia mempertanyakan apakah PT Agrinas telah berkomunikasi dengan produsen dalam negeri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara dengan produksi mobil niaga sepanjang 2025. Apakah tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri?” ujarnya.

Dorong Pengadaan dari Dalam Negeri

Said menegaskan, jika pengadaan mobil niaga dilakukan di dalam negeri, dampaknya akan jauh lebih positif bagi perekonomian nasional.

“Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan menciptakan efek berantai ekonomi lainnya,” katanya. (∫)

#Impor #India #Banggar DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan