Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum melansir perbaikan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat membutuhkan anggaran Rp 51,82 triliun.
Anggaran tersebut, terdiri dari Rp 2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 49,10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Per daerah, anggaran pemulihan untuk Aceh diperkirakan sebesar Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara Rp 12,88 triliun dan Sumatera Barat Rp 13,52 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera.
Ia memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Salah satu sumber anggaran berasal dari efisiensi belanja K/L tahun anggaran 2026 yang telah dievaluasi.
"Ternyata masih banyak program dan rapat nggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” jelas Purbaya.
Dana tahun anggaran 2026 itu akan digunakan untuk rehabilitasi wilayah terdampak bencana. BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun. Bendahara negara juga masih menyediakan anggaran Rp 1,3 triliun untuk yang bisa diminta BNPB pada tahun depan.
Secara paralel, akan memberikan relaksasi anggaran bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Relaksasi itu akan diberikan pada tahun depan dengan tujuan agar pemda memiliki kemampuan untuk membangun kembali daerahnya.
“Jadi, nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tuturnya.
