ASN Terpapar Ajaran Khilafah Diminta Mengundurkan Diri

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Juli 2019
ASN Terpapar Ajaran Khilafah Diminta Mengundurkan Diri

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan produsen plastik yang ramah lingkungan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Salatiga. (Foto:Dokumentasi Humas Pemprov Jateng)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada aparatut sipil negara (ASN) yang berada di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang terindikasi menjadi simpatisan khilafah untuk segera mengundurkan diri.

"Sumpah janji menjadi PNS diingat lagi, kita ini memberi pelayanan kepada masyarakat. Kami sudah menemukan dari jejak digital, diduga terpapar radikalisme karena me-like organisasi terlarang dan khilafah, dia 'admin' OPD, jejak digitalnya terlacak. Silakan baik-baik mundur saja," ujarnya di Semarang, Selasa (23/7).

Baca Juga: Indonesia Sudah Islami, Khilafah itu Nilai Bukan Sistem

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Antaranews)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Antaranews)

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyampaikan itu karena dirinya sudah menemukan salah satu ASN yang terindikasi menjadi simpatisan organisasi terlarang yang mengarah kepada paham radikal.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat membuka Rapag Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019 Triwulan II di Gedung B lantai 5 Setda Jateng. Ganjar memperingatkan ASN yang mengalami kegelisahan ideologi agar langsung menghadap dirinya agar dicarikan jalan terbaik.

"Saya ingin pengelolaan pemerintahan berjalan baik. Saya bangga betul, tapi kebanggaan saya, ketika ada rakyat yang bilang pelayanan pemprov sekarang makin baik dan saya menyukai pemerintahan sekarang," ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Berpotensi Jadi Negara 'Khilafah'

Selain itu, Gubernur Ganjar kembali memperingatkan para ASN untuk tidak mempermainkan anggaran dengan melakukan berbagai tindak pidana korupsi.

"Ini peringatan keras dari saya. Saya tidak suka korupsi, dan kita serius memberantas korupsi. Sudah cukup satu saja yang kena OTT, jangan diulangi. Yang kena satu, tapi semua kena efek," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan paham radikal untuk dipecat lebih cepat.

Menurut Ganjar, ASN yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial.

Foto: Ist
Foto: Ist

Baca Juga: Jubir HTI: Khilafah Bukan Ideologi Tapi Ajaran Islam

"Kalau secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi 'alert', kita mesti perhatian. Menjadi ASN itu berat, harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," pungkasnya. (*)

#Ganjar Pranowo #Aparatur Sipil Negara (ASN) #Khilafah
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
Kenang Sosok Kwik Kian Gie sebagai Guru sekaligus Sahabat, Ganjar Pranowo: Ekonom Kritis dan Penuh Idealisme
Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin (28/7) malam di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Kenang Sosok Kwik Kian Gie sebagai Guru sekaligus Sahabat, Ganjar Pranowo: Ekonom Kritis dan Penuh Idealisme
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Indonesia
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Program ini mengajak peserta untuk berjalan kaki 7.500 langkah setiap hari selama 21 hari
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Terungkap! 62 Persen ASN DKI Obesitas, Dinas Kesehatan Langsung Turun Tangan
Indonesia
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Wagub Rano klarifikasi, Pemprov DKI mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak pada Hari Pertama Sekolah.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Wagub Rano Klarifikasi Ucapannya Bakal Potong Tukin ASN yang Telat Masuk akibat Antar Anak Sekolah
Indonesia
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Ancaman ini bertolak belakang dengan imbauan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
Ironi Pendidikan: Menteri Imbau Antar Anak Sekolah, Wagub DKI Malah Ancam Potong Tukin
Indonesia
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Pramono meminta BKP DKI Jakarta untuk terus mengingatkan regulasi transportasi umum setiap rabu kepada para ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 Juli 2025
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Indonesia
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jakarta menyediakan fasilitas transportasi umum gratis bagi ASN pada hari tersebut
Angga Yudha Pratama - Kamis, 10 Juli 2025
Trik Gubernur Jakarta Buat ASN Mau Pindah ke Transportasi Umum, Para Abdi Negara Wajib Tahu Nih!
Indonesia
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Sedangkan, Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Bagikan