Jubir HTI: Khilafah Bukan Ideologi Tapi Ajaran Islam

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 22 Mei 2017
Jubir HTI: Khilafah Bukan Ideologi Tapi Ajaran Islam

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto (tengah) saat konpers terkait pembubaran HTI di DPP HTI, Senin (8/5). (MP/Angga Yudha Pratama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan bahwa di dalam ad/art organisasinya tidak disebutkan HTI menganut ideologi Khilafah Islamiyyah.

Menurut dia, khilafah itu bukan ideologi tetapi ajaran Islam.

"Tidak ada (khilafah). Dalam AD/ART kita jelas itu tidak ada. Khilafah itu ajaran Islam, salah benar kalau khilafah itu dijadikan ideologi. Itu bukan ideologi, itu ajaran Islam," kata Ismail usai diskusi di Maarif Institut, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Ismail menegaskan bahwa HTI tidak anti terhadap Pancasila, seperti yang dikemukakan berbagai pihak. Menurut dia, HTI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Di dalam anggaran dasar jelas sekali disebut, HTI adalah organisasi berazaskan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu jelas," tandasnya.

Ismail menjelaskan, secara organisasi resmi yang berbadan hukum, HTI merupakan organisasi dakwah yang berazaskan Islam. Menurut dia, khilafah adalah ajaran Islam. Kendati demikian, ia menegaskan, ajaran itu bukan sebagai ideologi HTI.

"HTI itu organisasi berazaskan Islam, karena organisasi dakwah Islam. Kalau mau disebut ideologi, ideologinya, ya Islam itu, tidak ada ideologi Khilafah Islamiyyah, tapi kita menyebut khilafah sebagai ajaran Islam, dan memang itu ajaran Islam," katanya.

Ismail pun menanggapi, pernyataan Menko Polhukam yang menyebut alasan pembubaran karena HTI merupakan organisasi dakwah yang memiliki tujuan politik.

"Dakwah HTI itu adalah dakwah fikriah dan dakwah syiah-syiah. Ada dakwah yang menyentuh perkara-perkara yang menjadi urusan umat, itu dakwah politik urusan rakyat, misalnya soal UU migas, HTI juga masuk ke situ, itu bagian dakwah juga," ungkapnya.

"Dakwah itu politik juga, yang memang terkait dengan urusan rakyat, urusan negara menyejahterakan rakyat itu dakwah kita. Itu yang kita sebut dakwah fikriah," sambung Ismail. (Pon)

Baca berita terkait polemik HTI lainnya di: HTI Mengaku Dapat Intimidasi Dari Pemerintah

#HTI #Kemendagri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Bagikan