HTI Mengaku Dapat Intimidasi dari Pemerintah

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 22 Mei 2017
HTI Mengaku Dapat Intimidasi dari Pemerintah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto (tengah) saat konpers terkait pembubaran HTI di DPP HTI, Senin (8/5). (MP/Angga Yudha Pratama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Usai pengumuman rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengaku bahwa pihaknya banyak mendapat intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

"Contohnya tadi sudah saya sampaikan, ada kawan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatakan bahwa seluruh aparat di seluruh Indonesia untuk melarang kegiatan HTI," kata Ismail setelah diskusi di Kantor Maarif Institut, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (21/5).

Ismail menjelaskan, hingga kini status HTI masih legal dan memiliki hak konstitusional untuk mengadakan sejumlah kegiatan. Ia juga mengaku, hingga kini belum menerima surat dari Kemendagri terkait pembubaran tersebut.

"HTI itu tidak menerima (surat dari Kemendagri), tetapi kita menerima surat entah dari mana. Ada banyak orang baik di luar sana, yang tidak mau kita diperlakukan semena-mena," tandasnya.

Kemudian, lanjut Ismail, ada intimidasi dari pemilik tempat yang akan dipakai oleh HTI. Menurut dia, masjid-masjid dan tokoh-tokoh yang akan mereka undang dalam sebuah acara juga mendapatkan intimidasi.

"Intimidasinya ada banyak, termasuk juga pelarangan-pelarangan di beberapa tempat. Di tempat saya ceramah itu sudah terjadi, setidaknya ada tiga tempat. Sudah kejadian, sudah dicoret saya, ada dua masjid dan satu kampus," ucapnya.

Dia menuturkan, kendati sudah dijadwalkan untuk mengisi acara atas undangan dari Jamaah Salahuddin di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), pihak rektor melarang dirinya untuk berbicara dengan alasan yang tidak jelas.

"Keputusannya tidak tepat, karena tidak mendasar. Sebab, kalau itu dipersoalkan saya pribadi, apa salah saya. Sementara, saya ini alumni Jamaah Salahuddin, alumni UGM, bekas Ketua Ramadan di kampus 20-25 tahun lalu," tandasnya.

"Sementara kalau dipermasalahkan HTI-nya, HTI-nya tidak ada perubahan apa-apa setelah pengumuman itu (rencana pembubaran oleh pemerintah)," tambah Ismail. (Pon)

Baca berita lainnya terkait polemik HTI di: 1000 Pengacara Siap Dampingi HTI

#HTI #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Bagikan